“Seperti arahan Bapak Presiden Prabowo, bagaimana negara dalam konteks ini BUMN bersinergi juga dengan para pengusaha. Dan bersinergi antara pengusaha besar, pengusaha yang menengah, pengusaha kecil, dan pengusaha lokal,” ucap Maruarar, Senin (10/2/2025).
Adapun beberapa asosiasi yang disebutkan terlibat dalam pembangunan tiga juta rumah tersebut adalah REI, Himpera, Perumnas, Apersi, dan APPERNAS Jaya.
Maruarar pun menekankan, program pembangunan tiga juta rumah ini juga harus menguntungkan bagi setiap pihak.
“Harus saling menguntungkan, menguntungkan bagi negara, menguntungkan bagi rakyat yang nanti mengisi rumahnya, dan juga menguntungkan bagi dunia usaha,” terang Maruarar.
“Saya pikir harus tiga-tiganya untung, negara, dalam hal ini BUMN harus untung Pak Erick, kemudian juga bagaimana swastanya, dan juga rakyat yang akan menempati itu,” sambungnya.
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) mengatakan fokus kepada pembangunan rumah KPR bersubsidi untuk masyarakat kecil.
“APERSI itu sendiri fokus kepada pembangunan rumah KPR bersubsidi untuk masyarakat kecil. Dan saya sangat apresiasi kepada Bapak Menteri BUMN dan Menteri PKP dalam hal ini, selalu konsolidasi dan koordinasi bagaimana mewujudkan rumah rakyat itu sebagai program strategis,” ucap Ketua Umum APERSI Juanaedi .
Dalam kesempatan yang sama, Bang Ara juga mengungkapkan sudah ada lima lokasi strategis di Jakarta dan sekitarnya untuk pembangunan tiga juta rumah.
Deret Investor Asing Minati Program 3 Juta Rumah
Sebelumnya, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan ada beberapa investor maupun pemerintah dari luar negeri yang siap berinvestasi pada pembangunan dalam program 3 juta unit rumah per tahun. Totalnya bahkan bisa lebih besar dari yang ditargetkan pemerintah. “Investor dari Qatar 1 juta unit berupa apartemen, dari pemerintah Qatar 3-5 juta apartemen, jadi total Qatar 4-6 juta unit hunian,” kata Hashim.
Tidak ketinggalan, pada 31 Januari nanti, dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab juga bakal melakukan perjanjian dengan pemerintah RI dalam membangun 1 juta unit rumah. Presiden Prabowo dijadwalkan menyaksikan penandatanganan tersebut dan sudah menyetujuinya.
“Berarti ada 5-7 juta rumah cuma dari 2 negara. Ada juga dari Turki investor swasta, Singapura 100 ribu unit, saya kira cepat, lebih cepat dari 3 bulan ini,” kata Hashim.
Operasi Pemadaman baru berakhir pada pagi ini 05.28 WIB. “Awal kejadian menurut keterangan saksi pada saat pengisian BBM dari mobil tangki ke kapal tiba-tiba terjadi ledakan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, mengutip Detikcom, Minggu (9/2/2025).
Ledakan itu membuat satu kapal terbakar. Operasi pemadaman baru berakhir pagi ini 05.28 WIB.
Saat pengisian bahan bakar, saksi sempat melihat ada anak buah kapal (ABK) yang merokok.
Kini Para korban pun telah dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Sedangkan 1 korban meninggal dunia dibawa ke RS Polri. “Terdapat 3 orang dibawa ke RS. Koja, 1 orang ke RS. Sulianti Saroso, 1 orang RS. Satya Negara. Terdapat 1 Orang meninggal dunia A.N T dan langsung dibawa ke RS. Polri,” sebutnya.
Adapun menurut Kasi Ops Damkar Jakarta Utara, Gatot Sulaeman, identitas salah satu korban yang meninggal bernama Tomi.
Gatot mengatakan ada enam orang mengalami luka bakar. Korban luka bakar ini merupakan para anak buah kapal dan sopir tangki.
Para korban luka bakar masing-masing bernama Rian, Hatim, Maja, Muiz. Keempatnya merupakan anak buah kapal yang terbakar. Satu korban luka bakar lainnya merupakan sopir tangki bernama Indra Supriyadi. “Kerugian Rp 6.000.000.000,” ujar Gatot.
Ketua SPAI Lili Pujiati menyebut aksi akan digelar pada 17 Februari 2025 mendatang di Kantor Kemenaker, Jakarta. Aksi ini akan melibatkan sekitar 1.000 pengemudi ojol, taksi online dan kurir.
“Kami meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk tidak lagi berpihak kepada platform dan jangan lagi memberikan imbauan kepada platform dan bukan lagi berupa insentif,” ujar Lili dalam keterangan kepada CNBC Indonesia, dikutip Sabtu (8/2/2025).
Secara spesifik, pihaknya menuntut Kemnaker mewajibkan THR ojol kepada platform seperti Gojek, Grab, Shopee Food, Lalamove, Maxim, InDrive, Borzo dan lainnya.
Tak cuma itu, pekerja ojol juga menuntut janji Kemnaker dalam memberikan perlindungan kepada pekerja ojol dengan segera mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang menetapkan driver sebagai pekerja tetap dalam hubungan kerja, bukan lagi hubungan kemitraan.
Respons Menaker
Sementara Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah kini sedang mengkaji regulasi yang ada terkait pemberian THR untuk pekerja ojol. Ia mengatakan pembahasan itu dikebut untuk diselesaikan dalam waktu 2 minggu.
“Karena isunya regulasinya, harus duduk dulu. Baru kemudian, dari situ hasilnya kita akan sounding ke para pengusaha, platform online, seperti apa,” katanya pada Senin (3/2/2025) lalu.
Yassierli menegaskan bahwa semua pihak berkepentingan akan dilibatkan dalam penyusunan aturan soal THR ojol.
“Regulasinya seperti apa sih, itu dulu yang pertama. Yang kedua, baru kita melihat nanti meaningful participation dari dua pihaknya dari pengusaha dan dari ojol,” kata Yassierli.
Menaker menegaskan, perhitungan dan besaran THR baru akan dilakukan setelah kajian atas regulasi dan saran dari semua pihak.
“Bisa macam-macam nanti. Belum-belum sampai ke sana [perhitungan],” katanya. “[Puasa] Maret, Ini masih ada waktu, Februari berarti ini sekarang, iya harus dua minggu nih harus beres nih.”
Adapun pemberian THR ini harus mengikuti aturan THR yang berlaku sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.
Asal tahu saja, BRImerchant memiliki fitur unggulan bernama User Management. Fitur ini dirancang untuk memberikan Anda kontrol penuh dalam mengatur siapa saja yang dapat mengakses aplikasi ini.
Selain itu, Anda juga bisa menambah user sehingga semuanya bisa dilakukan dengan mudah hanya dalam beberapa klik. Fitur ini tidak hanya memberikan kemudahan, tetapi juga memastikan keamanan transaksi bisnis Anda tetap terjaga.
Apa Itu Fitur User Management?
Fitur User Management yang terdapat pada BRImerchant memberikan kendali penuh kepada pemilik merchant untuk menambah, mengubah status, dan menghapus pengguna yang memiliki akses ke aplikasi.
Adapun fitur ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan usaha yang melibatkan banyak karyawan, seperti kasir, tim keuangan, dan supervisor. Melalui fitur ini, pemilik usaha dapat memastikan bahwa hanya individu terpercaya yang memiliki akses ke transaksi dan data penting.
1. Menambah User
Apabila pemilik merchant atau Super Admin ingin menambahkan pengguna baru ke dalam sistem sesuai kebutuhan bisa menggunakan fitur unggulan satu ini. Pasalnya, fitur ini sangat bermanfaat bagi bisnis yang memiliki tim besar, seperti kasir yang bertugas menerima pembayaran atau tim keuangan yang memantau laporan transaksi.
Dengan langkah yang mudah, Anda bisa memberikan akses kepada staf tertentu untuk mendukung operasional bisnis Anda secara efisien.
2. Mengubah Status User
Jika terdapat perubahan dalam struktur tim, seperti karyawan yang mengambil cuti atau perubahan tugas, fitur ini memungkinkan Dengan demikian, Anda untuk memperbarui status user.
Sebagai contoh, Anda dapat menonaktifkan akses sementara seorang kasir saat sedang tidak bertugas. Kemampuan ini tidak hanya menjaga keamanan data tetapi juga membantu bisnis Anda tetap terorganisir.
3. Menghapus User
Saat seorang karyawan tidak lagi bekerja di perusahaan atau tidak memerlukan akses ke BRImerchant, Super Admin bisa dengan mudah menghapus pengguna tersebut. Untuk itu, Anda dapat memastikan bahwa tidak ada akses yang tidak sah ke data bisnis Anda, sehingga keamanan operasional tetap terjaga.
Keuntungan Menggunakan Fitur User Management
Penggunaan fitur User Management dari BRImerchant memberikan segudang manfaat bagi penggunanya. Di antaranya:
– Keamanan Terjamin: Keamanan Anda pasti terjamin karena ada kontrol penuh atas siapa saja yang memiliki akses. Alhasil, Anda dapat mengurangi risiko kebocoran data atau penyalahgunaan informasi.
– Fleksibilitas Tinggi: Fitur ini memungkinkan Anda menyesuaikan akses sesuai kebutuhan seperti dari menambah hingga menghapus pengguna.
– Efisiensi Operasional: Dengan akses yang tepat, setiap tim dapat menjalankan tugasnya tanpa hambatan, sehingga operasional berjalan lancar.
Kenyamanan untuk Pemilik Usaha: Semua kendali ada di tangan Anda. Artinya, fitur ini bisa memastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses aplikasi.
Cara Mengakses Fitur User Management
Mengakses fitur User Management di BRImerchant sangatlah mudah dan praktis. Pertama, pastikan Anda telah mendaftar sebagai merchant dan memiliki akses sebagai Super Admin.
Kemudian, buka aplikasi BRImerchant dan masuk ke menu utama. Di sana, Anda akan menemukan opsi User Management, yang memungkinkan Anda untuk menambah, mengubah status, atau menghapus pengguna sesuai kebutuhan.
Dengan interface yang intuitif, proses pengelolaan akses dapat dilakukan dalam beberapa langkah sederhana. Jika Anda belum mengunduh aplikasinya, segera unduh melalui BRImerchant dan nikmati kemudahan dalam mengelola bisnis Anda.
Lebih jauh, fitur User Management, BRImerchant memberikan solusi lengkap untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pengelolaan bisnis. Kemampuan untuk menambah, mengubah, dan menghapus pengguna sesuai kebutuhan membuat bisnis Anda bisa lebih terorganisir dan terlindungi. Jadikan bisnis Anda lebih modern dengan memanfaatkan fitur ini.
Jadi, tunggu apa lagi? Langsung saja unduh aplikasi BRImerchant sekarang di Play Store, App Store, dan Huawei AppGallery, rasakan kemudahan dalam mengelola usaha Anda! Jangan lewatkan kesempatan untuk meningkatkan kinerja bisnis Anda bersama BRImerchant.
Dalam unggahannya, Bjorka memuat tangkapan layar akses dan database BCA Mobile. Database tersebut berisi nama nasabah, nomor rekening, riwayat transaksi dan jumlah uang yang disimpan di rekening.
“Kami telah berhasil meretas rekening bank BCA Anda, Anda harus terus memperbarui sistem Anda, Ini hanya sebagai pengingat agar Anda tetap aman dan penting untuk privasi pengguna di negara Anda!,” tulis dia melalui X, dikutip Kamis (6/2/2025).
Dalam pernyataannya, BCA memastikan bahwa informasi terkait kebocoran data nasabah yang beredar di media sosial tidak benar.
“Sehubungan dengan informasi di media sosial yang mengklaim adanya data nasabah BCA yang tersebar, kami sampaikan bahwa informasi tersebut tidak benar,” tulis EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn.
Saat ini, pihak BCA memastikan bahwa data nasabah tetap aman.
BCA mengimbau nasabah setia untuk selalu berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan BCA dan berbagai modus penipuan yang bertujuan untuk mengetahui data nasabah.
Nasabah diimbau jangan pernah bagikan data pribadi perbankan yang bersifat rahasia seperti BCA ID, password, One Time Password (OTP), dan Personal Identification Number (PIN), kepada siapapun.
Nasabah juga diharapkan mengubah PIN dan password secara berkala.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso akhirnya angkat bicara mengenai kelanjutan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal yang masa tugasnya resmi berakhir pada 31 Desember 2024 lalu. Di tengah maraknya temuan barang impor ilegal, banyak pihak bertanya-tanya apakah Satgas tersebut akan kembali diaktifkan atau cukup mengandalkan mekanisme pengawasan yang sudah ada.
Budi mengatakan, saat ini belum ada keputusan resmi terkait perpanjangan Satgas. Namun, pengawasan terhadap barang impor ilegal tetap berjalan melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).
“Jadi kita itu kan ada desk, desk pencegahan yang ada di Kemenko Polkam. Nah tugas kita dari masing-masing K/L nanti menyampaikan laporan ke desk tersebut, karena masing-masing kementerian memiliki tugas,” kata Budi saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Sejalan dengan itu, dia menjelaskan, di Kemendag sendiri, pengawasan terhadap barang impor ilegal memang sudah menjadi tugas rutin dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN). Meski begitu, koordinasi tetap dilakukan dengan aparat penegak hukum (APH) dan lembaga terkait lainnya.
Pengawasan Tetap Berjalan, Meski Tanpa Satgas Khusus
Meski masa tugas Satgas telah berakhir, Budi menegaskan, pengawasan tidak berhenti. “Kita jalan terus, ini kan pekerjaan rutin sehari-hari di PKTN. Koordinasi tetap di Menko Polkam karena di sana sudah ada Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan,” jelasnya.
Saat ini, kata Budi, Kemendag tengah berkoordinasi untuk memastikan apakah Satgas akan dibentuk kembali atau cukup dengan sistem pengawasan yang sudah berjalan.
“Kami koordinasikan, apakah tetap akan dibentuk (Satgas pengawasan barang impor ilegal di bawah Kemendag), atau cukup dengan fungsi pengawasan dari Ditjen PKTN yang sudah ada sekarang,” lanjut Budi.
Perlu diketahui, Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal sebelumnya dibentuk untuk menangani kasus banjirnya barang impor ilegal yang membuat matinya industri tekstil tanah air. Karena mendesak, maka dibentuk Satuan Tugas supaya dapat terkoordinasi lintas instansi. Namun, Budi menegaskan, tanpa Satgas pun, pengawasan bisa tetap efektif dengan sinergi antar lembaga.
“Sebenernya pengawasan bisa bareng-bareng, nggak ada masalah. Kemarin saat ada Satgas memang ada kebutuhan khusus untuk kerja cepat bersama-sama. Sekarang, koordinasinya sudah ada di Kemenko Polkam, indukannya di sana. Nah sekarang kami sedang koordinasikan, fungsi kita nanti apakah cukup melaporkan saja? Karena waktu itu ketika kita bentuk Satgas masa tugasnya berakhir sampai 31 Desember 2024, sekarang kan belum ada (keputusan perpanjangan),” jelasnya.
Tapi dalam plot twist terbaru, dilansir dari Reuters, Trump memilih untuk menunda tarif 25% terhadap barang impor dari Meksiko. Bukan karena belas kasih, melainkan karena Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum setuju mengerahkan 10.000 tentara ke perbatasan, menindak kartel narkoba, dan menutup keran migrasi ilegal yang mengalir deras ke utara.
Namun, jangan terkecoh.
Situasi ini dapat diartikan sebagai jeda sebelum babak berikutnya. Seperti dalam setiap episode panjang hubungan AS-Meksiko, cinta dan dendam berjalan beriringan, dibalut kepentingan ekonomi yang terlalu besar untuk diputus, tapi terlalu rumit untuk dibiarkan mengalir bebas.
Perdagangan dan Ekonomi
Hubungan AS dan Meksiko telah lama diwarnai oleh dinamika kompleks. Pada abad ke-19, Perang Meksiko-Amerika (1846-1848) berakhir dengan Perjanjian Guadalupe Hidalgo, di mana Meksiko kehilangan sebagian besar wilayahnya kepada AS. Sejak itu, kedua negara menjalin hubungan yang erat namun rumit, terutama dalam bidang perdagangan dan keamanan.
Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) yang berlaku sejak 1994 hingga 2020, kemudian digantikan oleh Perjanjian AS-Meksiko-Kanada (USMCA), menghapus tarif dan hambatan perdagangan antara ketiga negara. Namun, ketegangan tetap ada, terutama terkait defisit perdagangan AS dengan Meksiko dan isu ketenagakerjaan.
Meksiko adalah mitra dagang terbesar AS, menyuplai segala hal mulai dari mobil, elektronik, hingga buah alpukat. Data menunjukkan bahwa 77% ekspor Meksiko mengalir ke AS, sementara perusahaan-perusahaan AS bergantung pada tenaga kerja murah dan rantai pasok dari selatan.
Tarif yang Trump ancam bisa menghantam perekonomian kedua negara. Harga mobil buatan AS bisa melambung, rantai pasok terganggu, dan perusahaan Amerika sendiri yang akan merasakan dampaknya. Tapi bagi Trump, ini bukan soal keseimbangan ekonomi. ini soal dominasi dan siapa yang tunduk dalam negosiasi.
Narkotika, Luka Lama yang Terbuka Kembali
Masalah narkotika menjadi duri dalam daging hubungan kedua negara. Kartel narkoba Meksiko telah lama menjadi pemasok utama obat-obatan terlarang ke AS, menyebabkan krisis kesehatan dan keamanan di kedua negara. Pada 2008, diluncurkan Merida Initiative, sebuah kerjasama keamanan antara AS dan Meksiko untuk memerangi kejahatan terorganisir dan perdagangan narkotika.
Jika ekonomi adalah wajah dari perang dagang ini, narkoba adalah bara api yang membuatnya menyala. Trump menuding Meksiko sebagai gerbang utama fentanil, opioid sintetis yang membunuh puluhan ribu orang AS setiap tahun.
Sebagian besar benar, tapi tidak sepenuhnya. Fentanil memang banyak diproses oleh kartel Meksiko, tapi bahan bakunya? Datang dari China. Dan jalur penyelundupan utama? Tidak hanya lewat perbatasan yang diawasi ketat, tapi juga melalui pos pengiriman komersial yang sulit dideteksi.
Meksiko punya alasan untuk geram. AS menuntut mereka menghancurkan kartel, tapi di sisi lain, aliran senjata dari AS justru membanjiri geng-geng kriminal di selatan.
Imigrasi, Isu yang Tak Kunjung Usai
Isu imigrasi ilegal juga menjadi sumber ketegangan. Banyak warga Meksiko yang mencoba memasuki AS untuk mencari kehidupan yang lebih baik, namun hal ini memicu perdebatan mengenai kebijakan imigrasi dan keamanan perbatasan. Pemerintahan Trump dikenal dengan pendekatan kerasnya terhadap imigrasi ilegal, termasuk rencana pembangunan tembok perbatasan.
Ribuan orang dari Amerika Tengah mencoba menyeberang ke AS setiap harinya, mencari kehidupan yang lebih baik. Trump menuntut Meksiko untuk bertindak lebih tegas dan itulah yang akhirnya dilakukan Sheinbaum.
Tapi apakah ini solusi atau sekadar peredam sesaat? Sejarah menunjukkan bahwa kebijakan garis keras terhadap imigran sering kali memperburuk keadaan. Semakin sulit masuk secara legal, semakin banyak yang memilih jalur penyelundupan ilegal yang lebih berbahaya.
Tarif mungkin ditunda, tapi ketegangan ini jauh dari selesai. Trump memberi waktu 30 hari bagi Meksiko untuk menunjukkan hasil. Jika gagal, tarif akan kembali menghantam.
AS dan Meksiko adalah dua negara yang terikat dalam hubungan yang penuh paradoks, mereka saling membutuhkan tapi saling curiga, saling bergantung tapi saling menyalahkan.
Pertanyaannya kini bukan apakah perang dagang ini akan berakhir, tapi seberapa dalam dampaknya akan mengubah wajah perdagangan global.
“Semua pimpinan partai politik, apalagi ketua umum, akan kami undang Insya Allah,” kata Muzani, saat ditanya apakah akan mengundang, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
Begitu juga dengan para mantan presiden, termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo, ketika ditanya wartawan.
“Insya Allah semua mantan presiden akan kami undang,” sambungnya.
Muzani menjelaskan, dalam pertemuannya dengan Prabowo hari ini, juga membahas HUT ke-17 Partai Gerindra. Menurutnya, ulang tahun Partai Gerindra akan berlangsung pada 6 Februari, namun karena berbagai macam kegiatan di daerah maka perayaannya akan diundur ke 15 Februari.
Pada tanggal 6 Februari akan dilaksanakan perayaan kecil berupa potong tumpeng secara sederhana.
“Insya Allah kegiatan ulang tahun Partai Gerindra di tingkat nasional akan dilaksanakan pada 15 Februari, yang didahului rapat pimpinan nasional tanggal 14 Februari,” katanya, meski belum bisa membeberkan lokasi perayaannya.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memastikan, pemerintah akan konsisten menjaga kesehatan iklim ekonomi di dalam negeri saat besarnya tekanan ekonomi global tersebut. Termasuk untuk menjaga daya beli masyarakat Indonesia.
“Tekanan sangat bertubi-tubi dan sangat besar dari berbagai faktor, entah itu faktor musim el nino, geopolitik, policy Fed Fund Rates, pelemahan ekonomi di RRT (China),” ungkap Sri Mulyani saat konferensi pers APBN 2024 di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Minggu (2/2/2025).
Sri Mulyani menyebutkan berbagai tekanan yang dapat mempengaruhi ekonomi domestik itu di antaranya berbagai permasalahan politik dan peperangan yang masih terus berlangsung hingga kuartal IV-2024.
“Kami tau tekanan ini luar biasa, tapi berbagai upaya dilakukan untuk melindungi masyarakat dan daya belinya,” kata Sri Mulyani.
“Di kuartal IV ini kita lihat beberapa policy dan lingkungan global juga tetap dinamis dan ini mengantarkan kita di 2025,” tegasnya.
Menurut Sri Mulyani, sebetulnya untuk tekanan ekonomi dari Asia ada secercah harapan, setelah pemerintah China mulai fokus memulihkan pelemahan ekonominya dengan meluncurkan berbagai paket stimulus, baik dari sisi moneter maupun fiskal. China merupakan salah satu negara mitra perdagangan terbesar Indonesia.
Masalahnya, negara yang memiliki kapasitas ekonomi terbesar di dunia, yakni Amerika Serikat tengah mendapat sorotan pelaku pasar keuangan dan ekonomi setelah hasil Pilpres 2024 kembali dimenangkan Presiden Donald Trump yang terkenal memiliki kebijakan negatif terhadap lingkungan stabilitas perdagangan global maupun pasar keuangan.
“Makanya ini periode pemerintah Presiden Trump yang kedua disebutnya 2.0 yang semua orang kemudian melihat pada saat beliau jadi presiden banyak kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi tidak hanya ekonomi AS, tapi juga ekonomi dunia, termasuk penetapan tari dan berbagai kebijakan yang sangat inward looking atau nasionalistik,” tutur Sri Mulyani.
Di benua Eropa pun masih banyak permasalahan yang terjadi di negara-negara kawasannya, seperti Prancis, Jerman, hingga Inggris.
Permasalahan ketiga negara besar di Eropa itu terletak pada APBN mereka yang tak menemukan titik kesepakatan dengan pihak parlemen untuk disepakati menunjang aktivitas pemerintahannya.
“Jadi di Eropa, kondisi tidak membaik, dua ekonomi terbesar di Eropa, Prancis dan Jerman mengalami krisis, kalau saya tambahkan dengan UK (United Kingdom) sebetulnya. Di Inggris telah terjadi pergantian kekuasaan, ini juga karena masalah budget dan ekonomi yang melemah, Jerman sekarang mengalami tekanan yang sama, dan di Prancis juga mengalami tekanan politik akibat kondisi ekonomi yang tidak membaik,” ungkap Sri Mulyani.
Sebagaimana diketahui, untuk menghadapi berbagai tekanan itu pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi untuk awal tahun ini yang terdiri dari 12 paket kebijakan, seperti Pemberian Bantuan Pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram per bulan kepada masyarakat desil 1 dan 2 selama 2 bulan (Januari dan Februari 2025), dengan sasaran sebanyak 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP).
Lalu, Diskon sebesar 50% untuk pelanggan dengan daya terpasang listrik hingga 2200 VA selama 2 bulan (Januari-Februari 2025), dengan menyasar sebanyak 81,42 juta pelanggan, mencakup konsumsi 9,1 Twh/bulan yang setara 35% total konsumsi listrik nasional.
Adapula PPN DTP Properti bagi pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar dengan dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp2 miliar. Skema insentif tersebut diberikan sebesar diskon 100% untuk bulan Januari – Juni 2025 dan diskon 50% untuk bulan Juli – Desember 2025.
PPN DTP Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) atau Electric Vehicle (EV) dengan rincian sebesar 10% atas penyerahan EV roda empat tertentu dan EV bus tertentu dengan nilai TKDN paling rendah 40%, dan sebesar 5% atas penyerahan EV bus tertentu dengan nilai TKDN paling rendah 20% sampai dengan kurang dari 40%.
PPnBM DTP EV sebesar 15% atas impor KBLBB roda empat tertentu secara utuh (Completely Built Up/CBU) dan penyerahan KBLBB roda empat tertentu yang berasal dari produksi dalam negeri (Completely Knock Down/CKD).
Pembebasan Bea Masuk EV CBU sebesar 0%, sesuai program yang sudah berjalan, maupun Pemberian insentif PPnBM DTP sebesar 3% untuk kendaraan bermotor bermesin hybrid.
Insentif PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja dengan gaji sampai dengan Rp10juta/bulan yang berlaku untuk sektor padat karya seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan furnitur.
Optimalisasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai buffer bagi para pekerja yang mengalami PHK dengan memberikan dukungan berupa manfaat tunai 60% flat dari upah selama 6 bulan, manfaat pelatihan Rp2,4 juta, kemudahan akses informasi pekerjaan, dan akses Program Prakerja.
Diskon sebesar 50% atas pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) selama 6 bulan bagi sektor industri padat karya yang diasumsikan untuk 3,76 juta pekerja.
Perpanjangan masa berlaku PPh Final 0,5% juga kembali diberikan sampai dengan tahun 2025 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) UMKM yang telah memanfaatkan selama 7 tahun dan berakhir di tahun 2024. Untuk WP OP UMKM lainnya tetap dapat menggunakan PPh Final 0,5% selama 7 tahun sejak pertama kali terdaftar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, dan untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta/tahun maka akan diberikan pembebasan PPh.
Terakhir, ialah berupa pembiayaan Industri Padat Karya untuk revitalisasi mesin guna meningkatkan produktivitas dengan skema subsidi bunga sebesar 5% dan range plafon kredit tertentu.
“Sekarang kita dorong pengecer bisa naik kelas menjadi pangkalan, dengan mereka cuma mendaftarkan kegiatan usahanya dengan mendapatkan NIB (nomor induk berusaha) melalui OSS, sehingga mata rantai distribusi LPG lebih singkat dan harga diterima masyarakat sesuai harga yang ditetapkan pemerintah,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung kepada CNBC Indonesia.
Kebijakan ini dilakukan agar pendistribusian LPG 3 kg dilakukan agar lebih tepat sasaran dari yang sebelumnya diterapkan. Selain itu, harga yang diterima masyarakat diharapkan sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Ini kita kan lagi menata. Bagaimana harga yang diterima oleh masyarakat bisa sesuai dengan batasan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi yang pengecer, justru kita jadikan pangkalan. Itu ada formal untuk mereka mendaftarkan nomor induk berusaha terlebih dulu,” terangnya.
Oleh sebab itu, ia pun mendorong supaya para pengecer LPG bersubsidi dapat mendaftarkan usahanya menjadi sebuah agen maupun pangkalan resmi LPG. Salah satunya dengan mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) mereka melalui Online Single Submission (OSS).
“Jadi ini kan seluruh Indonesia kan bisa. Ini pendaftaran secara online. Ini juga seharusnya tidak ada kendala,” serunya.
Pemerintah akan memberikan masa transisi selama satu bulan bagi pengecer. Dalam masa transisi ini, pengecer diberi kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai agen atau pangkalan resmi LPG.
Sejarah LPG 3 KG, Hasil Konversi Minyak Tanah
Penggunaan LPG 3 kg mulai serentak digunakan pada 2007 seiring dengan program Pemerintah untuk konversi minyak tanah ke kompor gas.
Menurut Analisis Ringkas Cepat DPR, konversi ini awalnya bertujuan untuk menekan angka subsidi minyak tanah serta meningkatkan pemanfaatan pemakaian energi yang bersih dan ramah lingkungan khususnya bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
Adapun dasar hukum pemanfaatan tersebut terdapat di dalam Undang-Undang (UU) No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden (Perpres) No. 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, Perpres No. 104/2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg, serta Peraturan Menteri ESDM No. 26/2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG.
Akan tetapi, kebijakan konversi ini sejak awal sudah memiliki kendala pendistibusian yang tepat sasaran.
Hal ini tertulis dalam Analisis Ringkas Cepat DPR pada 2020 dikatakan bahwa pelaksanaannya tabung gas LPG dijual secara bebas di pasaran sehingga masyarakat menengah ke atas juga dapat menggunakan subsidi gas LPG 3 kg secara bebas.
“n subsidi gas LPG 3 kg secara bebas. Mayoritas penerima subsidi berasal dari kelompok menengah ke atas, sedangkan 30 persen masyarakat termiskin hanya menerima 25 persen dari total subsidi yang diberikan pemerintah,” tulis laporan tersebut.
“Hal ini terjadi karena rantai pendistribusian subsidi tabung LPG 3 kg tidak ada diatur di dalam Undang – Undang.”
Beragam upaya agar membuat distribusi gas ini pun sudah dilakukan, salah satunya pada 2024 Penyaluran Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) menggunakan data Kartu Identitas Penduduk (KTP) per Sabtu (1/6/2024).
PT Pertamina menghimbau konsumen diharapkan sudah terlebih dahulu melakukan pendaftaran di agen atau pangkalan LPG, sehingga sudah terdata.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan penyaluran LPG 3 kg dengan KTP dilakukan karena banyak menemukan masyarakat mampu masih menggunakan LPG bersubsidi, yang seharusnya dikonsumsi oleh masyarakat miskin di Indonesia.
“Itu kami lakukan sebagai tahapan awal memetakan, sehingga nanti terlihat ada yang kurang tepat sasaran dan data ini kalau sudah di-mapping dengan desil, sehingga ini bisa digunakan ketika pemerintah mau melakukan subsidi tertutup,” jelas Nicke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, dikutip Jumat (31/5/2024).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa harga LPG 3 kg yang dibeli masyarakat saat ini bukanlah harga yang seharusnya. Pasalnya, barang untuk kebutuhan pokok tersebut disubsidi oleh pemerintah. Sehingga konsumsi dan realisasi subsidi LPG 3 kg terus membengkak tiap tahun.
Menurut dia, LPG 3 Kg yang dibeli oleh masyarakat masih dibanderol sebesar Rp 12.750 per tabung. Padahal harga jual LPG 3 Kg seharusnya Rp 42.750 per tabung.
“Harga jual eceran untuk LPG 3 kg sebesar Rp 12.750 per tabung (dari pangkalan resmi Pertamina ke agen penyalur). Padahal harga seharusnya adalah Rp42.750 per tabung,” kata dia dikutip dari akun Instagram resminya, Rabu (8/1/2025).
Dengan harga LPG 3 Kg yang dibeli masyarakat saat ini, ia pun membeberkan bahwa pemerintah harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp 30.000 per tabung yang dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal tersebut lantas membuat realisasi penyaluran dana subsidi LPG 3 Kg sepanjang 2024 mencapai Rp 80,2 triliun dengan penerima manfaat sebesar 40,3 juta pelanggan.
