Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengklaim pihaknya telah menyusun tata kelola, bagaimana transisi ini bisa berjalan lancar. Kemenkeu bahkan sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.90/2024 untuk mengatur transisi ini.
“Dalam PMK ini, kita atur kode bagian anggaran langsung diberikan, jadi seluruh K/L (kementerian/lembaga) baru dapat kode BA. Sudah dapat secara otomatis dan mulai jalan,” tegas Suahasil dalam Konferensi Pers APBN 2024, Rabu (11/12/2024).
Kemudian, kementerian dan lembaga (K/L) yang merupakan hasil pecahan K/L lama tetap mendapatkan pendampingan dari instansi lamanya atau K/L induk. Sistem pengampuan ini mengatur tidak hanya pembagian anggaran, tetapi juga aset dan kantor K/L hasil pecahan tersebut. Pengaturan ini, kata Suahasil, sudah rampung.
“Dapat kita katakan saat ini seluruh pemecahan anggaran pemisahan DIPA 2024, bukan 2025, ya pemecahanya aset dan kantor sudah rampung dengan demikian kita pastikan seluruh K/L, pengampu K/L baru akan dapat selesaikan tahun anggaran 2024 dan siapkan laporkan keuangan K/L 2024 yang tetap akan diaudit BPK,” paparnya.
Dengan pengaturan ini, maka periode transisi tata kelola K/L tetap terjaga, baik ketersediaan anggaran dan barang, serta penerimaan negara, termasuk PNBP.
“Periode transisi berjalan dengan baik dan akhirnya tutup 2024 tetap dengan baik untuk audit 2025,” katanya.
Kemudian untuk anggaran 2025, Suahasil menegaskan penyerahan DIPA 2025 sudah dilakukan. K/L baru dipastikan akan siap bekerja mulai Januari 2025.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) memuji langkah strategis dari Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono yang berhasil melakukan terobosan unggul.
“Kami juga baru rapat kemarin. Ini Pak Sakti Wahyu luar biasa, beliau ini 5 tahun kenapa diperpanjang memang hebat. Beliau mengatakan kepada kami, ‘Pak Menko soal garam saya kendalikan, kalau saya diberi untuk mengendalikan garam, tahun depan kita tidak usah impor garam lagi’. Jadi, tahun depan Indonesia tidak akan impor garam konsumsi lagi,” ujar dia dalam acara IMFBF 2024: Blue Food Competent Authority Dialogue di Jakarta, Selasa (10/12/2024).
Meski demikian, lanjut Zulhas, impor garam untuk kebutuhan industri akan tetap dibuka dengan catatan ada target pengurangan impor secara bertahap. Dia menyampaikan, kebijakan ini akan berlaku sementara sambil menunggu kesiapan produksi garam nasional untuk memenuhi kebutuhan garam industri.
“Pak Sakti minta waktu 2 tahun. Mudah-mudahan 2 tahun, karena Mas Trenggono mengatakan kalau Australia atau tempat lain bisa kenapa kita gak bisa. Jadi memang sekali lagi kalau ada kemauan pasti ada jalan,” tandasnya.
Meski demikian, sebagai konsekuensi dari keputusan tersebut, mereka tak lagi bisa memakai nama grup NewJeans. Karena itu, saat tampil di konser YOASOBI pada 7 Desember di Incheon Inspire Arena, grup tersebut tampil sebagai individu.
Mengutip laporan Allkpop, para member memperkenalkan diri dengan nama masing-masing. Hal ini pun menarik perhatian penonton.
Tak cuma itu, tampilan khas nama atau logo grup juga tidak ada dalam visual panggung. Meskipun YOASOBI sempat menyebut “NewJeans” saat perkenalan mereka, ini adalah satu-satunya pengakuan atas nama grup tersebut selama acara.
Seperti diketahui, NewJeans memutuskan untuk mengakhiri kontrak eksklusif mereka dengan ADOR, agensi di bawah naungan HYBE. Langkah ini diambil usai serangkaian tuntutan yang diajukan kepada agensi tidak mendapatkan respons yang memadai.
Meski demikian, ADOR menolak pengunduran diri NewJeans dan menyebut bahwa kontrak grup tersebut tetap berlaku hingga 31 Juli 2029.
Kontroversi seputar pemutusan kontrak NewJeans terus meningkat. Organisasi industri hiburan terkemuka mengeluarkan pernyataan yang mendesak grup tersebut untuk membatalkan keputusan mereka.
Serangan Israel ke Gaza berlangsung sudah lebih dari setahun. Merespons hal itu, Mahkamah Pengadilan Internasional (International Criminal Court/ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan yang ditujukan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya, Yoav Gallant, pada Rabu (20/11). Surat perintah ini dikeluarkan menyusul agresi brutal Israel di Gaza yang hingga kini telah menewaskan lebih dari 44 ribu warga Palestina di Gaza, terutama perempuan dan anak-anak.
Merespons perintah ini, sejumlah negara di dunia menyatakan siap membantu ICC untuk menangkap Netanyahu. Negara-negara ini bakal menangkap PM berusia 75 tahun jika ia kedapatan berkunjung ke wilayah mereka.
Berikut update daftar terbaru negara-negara yang bersedia membantu ICC untuk menangkap Netanyahu seperti yang sudah dirangkum mengutip CNNIndonesia:
Kanada
Kanada menegaskan akan menangkap Netanyahu dan Gallant jika mereka kedapatan menginjakkan kaki di Ottawa. Perdana Menteri Justin Trudeau mengatakan bahwa pihaknya bakal mematuhi keputusan ICC.
“Pertama-tama, seperti yang selalu dinyatakan Kanada, sangat penting bagi setiap orang untuk mematuhi hukum internasional. Ini adalah sesuatu yang telah kami serukan sejak awal konflik,” kata Trudeau kepada awak media di Toronto, seperti dikutip Anadolu Agency, Kamis (21/11).
Lebih lanjut, Trudeau mengatakan Kanada merupakan salah satu pendiri ICC. Dengan demikian, kata dia, semua perintah lembaga penegak hukum ini akan selalu didukung dan dilaksanakan.
Yordania
Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, mengatakan semua negara harus menghormati dan melaksanakan keputusan ICC.
Dia menilai keputusan ICC untuk menangkap Netanyahu merupakan bentuk keadilan bagi warga Palestina.
“Palestina berhak mendapatkan keadilan,” kata Safadi dilansir Al Jazeera.
Belanda
Belanda juga menggemakan narasi serupa. Menteri Luar Negeri Caspar Veldkamp mengatakan pemerintah akan menghormati semua keputusan ICC
Belanda, kata dia, juga akan menindaklanjuti surat perintah penangkapan ICC untuk PM Netanyahu.
“Kami tidak akan terlibat dalam kontak yang tidak penting dan kami akan menindaklanjuti surat perintah penangkapan. Kami sepenuhnya mematuhi Statuta Roma ICC,” ungkap Veldkamp.
Italia
Italia juga mengonfirmasi akan menangkap Netanyahu atau Gallant. Menteri Luar Negeri Antonio Tajani menegaskan bahwa pihaknya bakal mematuhi keputusan ICC untuk menangkap Netanyahu karena telah melakukan genosida di Gaza.
“Kami adalah sahabat Israel, tetapi saya rasa kami harus menghormati hukum internasional,” kata Tajani kepada wartawan di sela-sela pertemuan G7.
Meski begitu, ia menilai “ada banyak keraguan hukum” dalam surat perintah penangkapan Netanyahu yang dirilis ICC pekan lalu. Sebab, menurutnya, PM Netanyahu tidak akan pernah pergi ke negara-negara yang bakal menangkapnya.
“[Ada] banyak keraguan hukum, dan kelayakannya menurut saya sangat teoritis karena Netanyahu tidak akan pernah pergi ke negara di mana ia dapat ditangkap,” lanjut Tajani dilansir Times of Israel.
Irlandia
Perdana Menteri Irlandia, Simon Harris, mengatakan pihaknya bakal menghormati peran ICC dan memastikan akan menangkap Netanyahu.
“Ya, tentu saja. Kami mendukung pengadilan internasional dan penangkapan mereka,” kata Harris, dilansir Reuters.
Swiss
Kantor Kehakiman Federal Swiss menyatakan mereka wajib bekerja sama dengan ICC berdasarkan Statuta Roma.
Oleh karena itu, pihak berwenang Swiss harus menangkap Netanyahu atau Gallant jika mereka memasuki negara ini dan memulai ekstradisi ke pengadilan.
Inggris
Inggris menyatakan akan mematuhi perintah ICC untuk menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu apabila menginjakkan kaki di London.
Kendati begitu, Inggris bakal terus berkontak dengan Netanyahu untuk merundingkan sejumlah hal termasuk terkait gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina.
Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy mengatakan pihaknya akan terus berbicara dan bertemu dengan Netanyahu untuk membahas sejumlah isu, salah satunya mengenai gencatan senjata di Gaza dan bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina.
“Saya percaya itu adalah masalah penting yang membutuhkan keterlibatan dari kami di pemerintahan,” kata Lammy pada Rabu (27/11), seperti dikutip Reuters.
Prancis dan Austria berubah pikiran
Sebelumnya, Prancis dan Austria juga masuk dalam daftar negara yang siap membantu ICC untuk menangkap Netanyahu. Namun, kedua negara tersebut kini sudah berubah pikiran. Mereka malah ogah membantu ICC untuk menangkap Netanyahu.
Prancis mengklaim Netanyahu memiliki kekebalan hukum terhadap surat perintah penangkapan dari ICC.
Sementara itu, Austria mengatakan bahwa surat perintah penangkapan bagi Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Gallant sama sekali tidak dapat dipahami.
“Kita tidak boleh lupa bahwa konflik di Gaza sangat asimetris: Di satu sisi ada Israel, satu-satunya negara demokrasi di Timur Tengah dan di sisi lain ada organisasi teroris yang tujuan utamanya adalah menghancurkan Negara Israel,” kata Menlu Austria.
Sebelumnya, Yoon menerapkan darurat militer pada Selasa lalu. Keputusannya itu sendiri tak berlangsung lama. Beberapa jam setelah diumumkan, 190 dari 300 anggota parlemen Korsel, Majelis Nasional, memutuskan untuk menganulir keputusan tersebut sehingga darurat militer dianulir.
Tak berakhir sampai di situ, sejumlah penyelidikan telah dilakukan kepadanya oleh Kepolisian Korsel. Tak hanya itu, ia juga terancam akan dimakzulkan dalam sebuah sesi pemungutan suara di Majelis Nasional
Dalam laporan Korea Herald, Yoon pada Sabtu menyampaikan sebuah pernyataan melalui pidato permintaan maaf secara terbuka. Ia juga menekankan sejumlah poin terkait upaya Majelis Nasional, untuk menggulingkannya via pemungutan suara pemakzulan malam nanti.
Berikut isi pidato permintaan maaf Yoon dan sikap politiknya:
Warga negara yang terhormat
Saya nyatakan darurat militer pada pukul 11 malam tanggal 3 Desember. Sekitar dua jam kemudian, sekitar pukul 1 dini hari tanggal 4 Desember, sesuai dengan resolusi Majelis Nasional untuk membatalkan pernyataan darurat militer, saya memerintahkan pasukan militer untuk mundur dan mencabut darurat militer setelah rapat Kabinet larut malam.
Penetapan darurat militer dimotivasi oleh keputusasaan presiden, yang merupakan pengambil keputusan akhir dalam urusan negara.
Namun, dalam prosesnya, saya menimbulkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan bagi rakyat. Saya sangat menyesal dan meminta maaf kepada rakyat yang pasti sangat terkejut.
Sehubungan dengan pernyataan saya, saya akan menghadapi tanggung jawab hukum dan politik saya.
Rekan-rekan warga negara yang terhormat,
Ada desas-desus bahwa darurat militer akan diberlakukan lagi, tetapi izinkan saya tegaskan. Tidak akan ada yang namanya pernyataan darurat militer kedua.
Rekan-rekan warga negara yang terhormat,
Selama sisa masa jabatan saya, saya akan mempercayakan kekuasaan saya kepada partai kita (yang berkuasa) untuk menstabilkan situasi politik. Partai kita dan pemerintah akan bersama-sama bertanggung jawab atas urusan negara di masa mendatang.
Sekali lagi saya minta maaf karena telah menimbulkan kekhawatiran kepada masyarakat.
Ekonomi Sempat ‘Chaos’ Pascadarurat Militer
Meski status darurat militer tersebut berumur pendek, mata uang Won Korsel sempat turun ke level terendah dua tahun di angka 1.442,0 per satu dollar AS. Saham Korea juga turun 2% pada hari Rabu, dengan pembuat chip Samsung Electronics turun 1,31% dan pembuat baterai LG Energy Solution turun 2,64%.
Untuk memitigasi dampak lebih lanjut, Menteri Keuangan Choi Sang Mok, yang juga merangkap sebagai wakil perdana menteri, mengirimkan surat pertama pada hari Rabu, yang menguraikan bahwa darurat militer dan tindakan terkait telah dicabut menyusul permintaan Majelis Nasional dan musyawarah Kabinet, sesuai dengan Konstitusi dan undang-undang terkait.
“Sistem ekonomi tangguh Korsel secara efektif menahan gejolak yang berasal dari faktor-faktor nonekonomi, dan stabilisasi pasar keuangan yang cepat menunjukkan gangguan tersebut akan berlangsung singkat,” tegas Choi, sambil berjanji untuk menjaga komunikasi yang transparan tentang perkembangan yang sedang berlangsung.
Di sisi lain, Bank of Korea akan meningkatkan likuiditas jangka pendek dan menerapkan langkah-langkah untuk menstabilkan pasar valuta asing sesuai kebutuhan. Bank sentral itu bahkan mengatakan pihaknya juga akan menyediakan pinjaman khusus untuk menyuntikkan dana ke pasar, jika diperlukan.
“Seperti yang diumumkan bersama pemerintah, kami akan menyediakan likuiditas yang cukup untuk waktu yang terbatas hingga pasar keuangan dan valuta asing stabil,” kata Bank of Korea dikutip CNBC International, Rabu (4/12/2024).
Kantor berita lokal Yonhap melaporkan, regulator keuangan Korsel mengatakan pihaknya siap mengalokasikan 10 triliun won (Rp 112 triliun) untuk dana stabilisasi pasar saham kapan saja.
“Semua pasar keuangan, valuta asing, dan pasar saham akan beroperasi seperti biasa. Kami akan menyuntikkan likuiditas tanpa batas ke saham, obligasi, pasar uang jangka pendek, dan pasar valas untuk sementara waktu hingga semuanya kembali normal,” tambah keterangan itu.
Pencabutan izin usaha tersebut sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-98/D.03/2024 tanggal 5 Desember 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Duta Niaga. OJK dalam keterangannya mengatakan pencabutan izin usaha BPR itu merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen.
Otoritas menerangkan pada 15 Januari 2024, telah menetapkan BPR Duta Niaga sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio kecukupan modal (CAR) kurang dari 12%, Cash Ratio (CR) rata-rata selama 3 bulan terakhir kurang dari 5%, serta Tingkat Kesehatan (TKS) BPR memiliki predikat Tidak Sehat.
Selanjutnya, pada 12 November 2024, OJK menetapkan BPR Duta Niaga dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi (BDR) dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus dan Pemegang Saham BPR Duta Niaga untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023.
“Namun demikian Pengurus dan Pemegang Saham BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR,” tulis OJK dalam keterangan resminya, Jumat (6/12/2024).
Kemudian berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 134/ADK3/2024 tanggal 26 November 2024 tentang Penyelesaian Bank Dalam Resolusi BPR Duta Niaga, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Duta Niaga dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR tersebut.
Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, OJK berdasarkan Pasal 19 POJK di atas, melakukan pencabutan izin usaha PT BPR Duta Niaga. Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
“OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Duta Niaga agar tetap tenang karena dana masyarakat di Perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tutup otoritas dalam keterangannya.
Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Inggris (The Competition and Markets Authority/CMA) menyatakan kekhawatiran merger ini dapat menaikkan harga bagi pelanggan. Namun, komitmen kedua perusahaan untuk berinvestasi dalam jaringan 5G serta memberikan perlindungan kepada pelanggan ritel dan grosir berhasil meredakan kekhawatiran tersebut.
“Kami percaya merger ini dapat meningkatkan persaingan di sektor seluler Inggris, tetapi hanya jika Vodafone dan Three melaksanakan langkah-langkah yang kami usulkan,” ujar CMA, dikutip dari Reuters.
Persetujuan ini sejalan dengan seruan Perdana Menteri Keir Starmer agar regulator memprioritaskan investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Vodafone dan Three berkomitmen menggelontorkan dana 11 miliar pound atau sekitar Rp 222,12 triliun untuk membangun jaringan 5G yang lebih baik. Jaringan tersebut akan melayani 50 juta pelanggan, termasuk pengguna jaringan mitra berbagi Vodafone, Virgin Media O2.
Menurut CMA, investasi ini akan meningkatkan persaingan di antara tiga jaringan yang tersisa, termasuk BT sebagai pemimpin pasar saat ini. Selain itu, pelanggan juga akan mendapatkan layanan yang lebih baik di masa depan.
CEO Vodafone, Margherita Della Valle, menyatakan persetujuan ini membuka peluang investasi yang diperlukan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi Inggris. “Persetujuan hari ini menghapus hambatan di industri telekomunikasi Inggris, dan investasi yang ditingkatkan akan membawa Inggris ke puncak telekomunikasi Eropa,” ujarnya.
Dalam kesepakatan tersebut, Vodafone akan memiliki 51% saham dari perusahaan gabungan tersebut. Perusahaan juga memiliki opsi untuk membeli sisanya setelah tiga tahun, namun hal ini harus melalui sejumlah syarat tertentu.
Media ekonomi terbesar dan terintegrasi CNBC Indonesia menggelar Road to CNBC Indonesia Awards 2024 ‘Best Multifinance, Insurance, & Financial Services’ sebagai bentuk apresiasi terhadap para pelaku industri pembiayaan, asuransi dan jasa keuangan. Mereka dinilai mampu mengambil peran di tengah berbagai tantangan seperti ketidakpastian global, inflasi, hingga menurunnya daya beli masyarakat.
Untuk kategori Best Growth Trading Platform, Road to CNBC Indonesia Awards 2024 ‘Best Multifinance, Insurance, & Financial Services’ diberikan kepada PT Mandiri Utama Finance. Adapun penghargaan ini diserahkan kepada Direktur PT Dupoin Futures Indonesia, Gunawan.
“Saya ucapkan terima kasih dan rasa syukur atas penghargaan yang Dupoin Futures terima. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada CNBC Indonesia. Kami dengan rasa hormat akan berusaha menyediakan solusi trading terbaik bagi nasabah,” ujar Gunawan dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2024 Best Multifinance, Insurance, & Financial Services, Rabu (4/12/2024).
Dia melanjutkan, penghargaan ini merupakan bukti nyata kepercayaan nasabah terhadap Dupoin Futures Indonesia. Dengan begitu, Dupoin Futures berkomitmen untuk terus memperbaiki diri dalam menyediakan layanan yang lebih inovatif.
Sebagai informasi, Dupoin yang sebelumnya dikenal sebagai DCFX, telah meraih beberapa penghargaan di Industri perdagangan berjangka. Antara lain Aplikasi Trading Forex Terbaik dari Forex Award 2022, dan Broker Terbaik 2023 berdasarkan penilaian Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).
Kehadiran Dupoin menawarkan berbagai fitur unggulan untuk memenuhi kebutuhan trader dari berbagai level pengalaman. Platform trading yang user-friendly, proses eksekusi yang cepat, dan penarikan dana yang cepat merupakan keunggulan yang membuat Dupoin menjadi pilihan yang menarik.
Selain itu, Dupoin menyediakan berbagai alat analisis canggih, berita ekonomi real-time, dan layanan edukasi yang komprehensif yang bertujuan untuk membantu trader membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan peluang keberhasilan.
Sebagaimana diketahui, calon emiten dengan ticker DGWG ini akan melepas sebanyak-banyaknya 1,67 miliar saham baru atau 25% dari modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan setelah IPO. Sementara saham akan ditawarkan dengan rentang harga Rp 420 – 620 per saham.
Dengan demikian, potensi target perolehan dana IPO hingga Rp 1,03 triliun. Adapun periode book building telah dimulai sejak 2 Desmeber hingga 16 Desember 2024.
Merujuk prospektus, laba periode berjalan entitas induk perusahaan agrikultur ini per 30 Juni 2024 tercatat sebesar Rp32,73 miliar. Sementara di tahun 2023, perseroan membukukan rugi sebesar Rp43,78 miliar.
Dari sisi top line, perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp1,48 triliun. Angka ini turun 6,91% ketimbang 2023 sejumlah Rp1,59 triliun.
Penjualan barang tersebut ditopang oleh penjualan pestisida sebesar Rp519,06 miliar, penjualan pupuk sebesar Rp925,54 miliar, alat pertanian Rp34 miliar dan benih Rp6,27 miliar.
Direktur Keuangan PT Delta Giri Wacana Tbk, Danny Jo Putra pun mengungkapkan pertumbuhan laba yang dibukukan perseroan mencerminkan permintaan yang kuat terhadap produknya.
“Sebagai langkah strategis, penawaran umum ini nantinya memiliki berbagai tujuan diantaranya untuk mendukung rencana ekspansi bisnis Perusahaan di mana melalui unit bisnis pestisida dan fertilizer dengan memperluas fasilitas produksi,” ucap Danny dalam keterangan terpisah.
DGWG mencatat, pihaknya memiliki sekitar 20 gudang serta ±7.000 mitra kios di seluruh Indonesia. Dengan ini, DGWG berkontribusi pada kebutuhan produk sarana pertanian kepada lebih dari 10 juta petani atau 30% petani di Indonesia.
Di sisi lain, beban pokok penjualannya tercatat membaik. DGWG mencatatkan beban pokok pendapatan sebesar Rp1,07 triliun di pertengahan tahun 2024, dimana sebelumnya bebannya sebesar Rp1,29 triliun.
Posisi nilai aset perseroan pada pertengahan tahun ini tercatat sebesar Rp2,51 triliun. Aset ini naik dari tahun lalu yang sebesar Rp2,42 triliun.
Sementara posisi liabilitas dan ekuitas DGWG masing-masing tercatat sebesar Rp1,76 triliun dan Rp754,76 miliar.
“Perundingan Indonesia-Kanada CEPA telah selesai secara substantif dan diumumkan oleh kedua negara di sela-sela KTT APEC tanggal 15 November 2024 di Lima, Peru. Kedua negara sepakat perjanjian dapat ditandatangani pada pertengahan 2025 dengan perkiraan waktu implementasi pada tahun 2026,” ujar Budi dalam konferensi pers bersama Menteri Promosi Ekspor, Perdagangan Internasional, dan Pembangunan Ekonomi Kanada Mary Ng di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).
Budi menuturkan ada beberapa manfaat yang diperoleh Indonesia melalui CEPA dengan Kanada, salah satunya perdagangan barang mendapatkan liberalisasi hingga 90,5% dari total tarif biaya masuk Kanada dengan nilai perdagangan sebesar US$1,4 miliar.
“Beberapa produk prioritas Indonesia yang mendapat akses pasar dari Kanada adalah tekstil, kertas dan turunannya, kayu dan turunannya, makanan orang, sarang burung walet, dan kelapa sawit,” kata Budi.
Selain itu, CEPA kedua negara juga dapat mempermudah perdagangan jasa, serta menjamin preferensial treatment bagi penyedia jasa Indonesia termasuk sektor jasa seperti jasa bisnis, telekomunikasi, konstruksi, parawisata, dan transportasi.
Terkait investasi, CEPA RI-Kanada juga membantu pembukaan akses pasar di sektor manufaktur, pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan dan pengalian, serta infrastruktur energi.
CEPA juga memberikan komitmen lainnya, yaitu hak kekayaan ekstraktual, praktik regulasi yang baik, e-commerce, persaingan usaha, usaha kecil menengah, pemberdayaan ekonomi perempuan, lingkungan, dan tenaga kerjaan.
Budi sendiri telah menandatangani Joint Ministerial Statement atas penyelesaian secara substansif perjanjian dagang Indonesia-Kanada lewat CEPA bersama Menteri Promosi Ekspor, Perdagangan Internasional, dan Pembangunan Ekonomi Kanada Mary Ng.
“Indonesia memberikan dukungan kepada Kanada yang akan menjadi presidensi G7 pada tahun 2025. Indonesia percaya Kanada akan memainkan peran besar sebagai jembatan antara negara maju dan negara-negara berkembang. Misi dagang Kanada di Indonesia adalah sebagai bagian dari Indo-Pasifik strategi Kanada,” ujar Budi.
Indonesia merupakan mitra dagang terbesar ke-22 Kanada di seluruh dunia dan ketiga terbesar di antara negara-negara Asia Tenggara.
Pada tahun 2023, perdagangan barang dua arah antara Kanada dan Indonesia bernilai 5,1 miliar dollar Kanada (Rp57,6 triliun), sementara ekspor barang Kanada ke Indonesia bernilai 2,3 miliar dollar Kanada (Rp25,9 triliun). Hal ini menjadikan RI sebagai pasar ekspor terbesar Kanada pada tahun tersebut di antara anggota ASEAN.
