NEWBLOG

Serangan Israel ke Gaza berlangsung sudah lebih dari setahun. Merespons hal itu, Mahkamah Pengadilan Internasional (International Criminal Court/ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan yang ditujukan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya, Yoav Gallant, pada Rabu (20/11). Surat perintah ini dikeluarkan menyusul agresi brutal Israel di Gaza yang hingga kini telah menewaskan lebih dari 44 ribu warga Palestina di Gaza, terutama perempuan dan anak-anak.

Merespons perintah ini, sejumlah negara di dunia menyatakan siap membantu ICC untuk menangkap Netanyahu. Negara-negara ini bakal menangkap PM berusia 75 tahun jika ia kedapatan berkunjung ke wilayah mereka.

Berikut update daftar terbaru negara-negara yang bersedia membantu ICC untuk menangkap Netanyahu seperti yang sudah dirangkum mengutip CNNIndonesia:

Kanada

Kanada menegaskan akan menangkap Netanyahu dan Gallant jika mereka kedapatan menginjakkan kaki di Ottawa. Perdana Menteri Justin Trudeau mengatakan bahwa pihaknya bakal mematuhi keputusan ICC.

“Pertama-tama, seperti yang selalu dinyatakan Kanada, sangat penting bagi setiap orang untuk mematuhi hukum internasional. Ini adalah sesuatu yang telah kami serukan sejak awal konflik,” kata Trudeau kepada awak media di Toronto, seperti dikutip Anadolu Agency, Kamis (21/11).

Lebih lanjut, Trudeau mengatakan Kanada merupakan salah satu pendiri ICC. Dengan demikian, kata dia, semua perintah lembaga penegak hukum ini akan selalu didukung dan dilaksanakan.

Yordania

Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, mengatakan semua negara harus menghormati dan melaksanakan keputusan ICC.

Dia menilai keputusan ICC untuk menangkap Netanyahu merupakan bentuk keadilan bagi warga Palestina.

“Palestina berhak mendapatkan keadilan,” kata Safadi dilansir Al Jazeera.

Belanda

Belanda juga menggemakan narasi serupa. Menteri Luar Negeri Caspar Veldkamp mengatakan pemerintah akan menghormati semua keputusan ICC

Belanda, kata dia, juga akan menindaklanjuti surat perintah penangkapan ICC untuk PM Netanyahu.

“Kami tidak akan terlibat dalam kontak yang tidak penting dan kami akan menindaklanjuti surat perintah penangkapan. Kami sepenuhnya mematuhi Statuta Roma ICC,” ungkap Veldkamp.

Italia

Italia juga mengonfirmasi akan menangkap Netanyahu atau Gallant. Menteri Luar Negeri Antonio Tajani menegaskan bahwa pihaknya bakal mematuhi keputusan ICC untuk menangkap Netanyahu karena telah melakukan genosida di Gaza.

“Kami adalah sahabat Israel, tetapi saya rasa kami harus menghormati hukum internasional,” kata Tajani kepada wartawan di sela-sela pertemuan G7.

Meski begitu, ia menilai “ada banyak keraguan hukum” dalam surat perintah penangkapan Netanyahu yang dirilis ICC pekan lalu. Sebab, menurutnya, PM Netanyahu tidak akan pernah pergi ke negara-negara yang bakal menangkapnya.

“[Ada] banyak keraguan hukum, dan kelayakannya menurut saya sangat teoritis karena Netanyahu tidak akan pernah pergi ke negara di mana ia dapat ditangkap,” lanjut Tajani dilansir Times of Israel.

Irlandia

Perdana Menteri Irlandia, Simon Harris, mengatakan pihaknya bakal menghormati peran ICC dan memastikan akan menangkap Netanyahu.

“Ya, tentu saja. Kami mendukung pengadilan internasional dan penangkapan mereka,” kata Harris, dilansir Reuters.

Swiss

Kantor Kehakiman Federal Swiss menyatakan mereka wajib bekerja sama dengan ICC berdasarkan Statuta Roma.

Oleh karena itu, pihak berwenang Swiss harus menangkap Netanyahu atau Gallant jika mereka memasuki negara ini dan memulai ekstradisi ke pengadilan.

Inggris

Inggris menyatakan akan mematuhi perintah ICC untuk menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu apabila menginjakkan kaki di London.

Kendati begitu, Inggris bakal terus berkontak dengan Netanyahu untuk merundingkan sejumlah hal termasuk terkait gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina.

Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy mengatakan pihaknya akan terus berbicara dan bertemu dengan Netanyahu untuk membahas sejumlah isu, salah satunya mengenai gencatan senjata di Gaza dan bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina.

“Saya percaya itu adalah masalah penting yang membutuhkan keterlibatan dari kami di pemerintahan,” kata Lammy pada Rabu (27/11), seperti dikutip Reuters.

Prancis dan Austria berubah pikiran

Sebelumnya, Prancis dan Austria juga masuk dalam daftar negara yang siap membantu ICC untuk menangkap Netanyahu. Namun, kedua negara tersebut kini sudah berubah pikiran. Mereka malah ogah membantu ICC untuk menangkap Netanyahu.

Prancis mengklaim Netanyahu memiliki kekebalan hukum terhadap surat perintah penangkapan dari ICC.

Sementara itu, Austria mengatakan bahwa surat perintah penangkapan bagi Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Gallant sama sekali tidak dapat dipahami.

“Kita tidak boleh lupa bahwa konflik di Gaza sangat asimetris: Di satu sisi ada Israel, satu-satunya negara demokrasi di Timur Tengah dan di sisi lain ada organisasi teroris yang tujuan utamanya adalah menghancurkan Negara Israel,” kata Menlu Austria.

https://heylink.me/kas138login

Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol akhirnya kembali muncul di publik dan membuat pernyataan terbaru, Sabtu (7/12/2024). Ini merupakan momen pertama ia tampil di publik setelah mengumumkan darurat militer Selasa lalu.

Sebelumnya, Yoon menerapkan darurat militer pada Selasa lalu. Keputusannya itu sendiri tak berlangsung lama. Beberapa jam setelah diumumkan, 190 dari 300 anggota parlemen Korsel, Majelis Nasional, memutuskan untuk menganulir keputusan tersebut sehingga darurat militer dianulir.

Tak berakhir sampai di situ, sejumlah penyelidikan telah dilakukan kepadanya oleh Kepolisian Korsel. Tak hanya itu, ia juga terancam akan dimakzulkan dalam sebuah sesi pemungutan suara di Majelis Nasional

Dalam laporan Korea Herald, Yoon pada Sabtu menyampaikan sebuah pernyataan melalui pidato permintaan maaf secara terbuka. Ia juga menekankan sejumlah poin terkait upaya Majelis Nasional, untuk menggulingkannya via pemungutan suara pemakzulan malam nanti.

Berikut isi pidato permintaan maaf Yoon dan sikap politiknya:

Warga negara yang terhormat

Saya nyatakan darurat militer pada pukul 11 malam tanggal 3 Desember. Sekitar dua jam kemudian, sekitar pukul 1 dini hari tanggal 4 Desember, sesuai dengan resolusi Majelis Nasional untuk membatalkan pernyataan darurat militer, saya memerintahkan pasukan militer untuk mundur dan mencabut darurat militer setelah rapat Kabinet larut malam.

Penetapan darurat militer dimotivasi oleh keputusasaan presiden, yang merupakan pengambil keputusan akhir dalam urusan negara.

Namun, dalam prosesnya, saya menimbulkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan bagi rakyat. Saya sangat menyesal dan meminta maaf kepada rakyat yang pasti sangat terkejut.

Sehubungan dengan pernyataan saya, saya akan menghadapi tanggung jawab hukum dan politik saya.

Rekan-rekan warga negara yang terhormat,

Ada desas-desus bahwa darurat militer akan diberlakukan lagi, tetapi izinkan saya tegaskan. Tidak akan ada yang namanya pernyataan darurat militer kedua.

Rekan-rekan warga negara yang terhormat,

Selama sisa masa jabatan saya, saya akan mempercayakan kekuasaan saya kepada partai kita (yang berkuasa) untuk menstabilkan situasi politik. Partai kita dan pemerintah akan bersama-sama bertanggung jawab atas urusan negara di masa mendatang.

Sekali lagi saya minta maaf karena telah menimbulkan kekhawatiran kepada masyarakat.

Ekonomi Sempat ‘Chaos’ Pascadarurat Militer

Meski status darurat militer tersebut berumur pendek, mata uang Won Korsel sempat turun ke level terendah dua tahun di angka 1.442,0 per satu dollar AS. Saham Korea juga turun 2% pada hari Rabu, dengan pembuat chip Samsung Electronics turun 1,31% dan pembuat baterai LG Energy Solution turun 2,64%.

Untuk memitigasi dampak lebih lanjut, Menteri Keuangan Choi Sang Mok, yang juga merangkap sebagai wakil perdana menteri, mengirimkan surat pertama pada hari Rabu, yang menguraikan bahwa darurat militer dan tindakan terkait telah dicabut menyusul permintaan Majelis Nasional dan musyawarah Kabinet, sesuai dengan Konstitusi dan undang-undang terkait.

“Sistem ekonomi tangguh Korsel secara efektif menahan gejolak yang berasal dari faktor-faktor nonekonomi, dan stabilisasi pasar keuangan yang cepat menunjukkan gangguan tersebut akan berlangsung singkat,” tegas Choi, sambil berjanji untuk menjaga komunikasi yang transparan tentang perkembangan yang sedang berlangsung.

Di sisi lain, Bank of Korea akan meningkatkan likuiditas jangka pendek dan menerapkan langkah-langkah untuk menstabilkan pasar valuta asing sesuai kebutuhan. Bank sentral itu bahkan mengatakan pihaknya juga akan menyediakan pinjaman khusus untuk menyuntikkan dana ke pasar, jika diperlukan.

“Seperti yang diumumkan bersama pemerintah, kami akan menyediakan likuiditas yang cukup untuk waktu yang terbatas hingga pasar keuangan dan valuta asing stabil,” kata Bank of Korea dikutip CNBC International, Rabu (4/12/2024).

Kantor berita lokal Yonhap melaporkan, regulator keuangan Korsel mengatakan pihaknya siap mengalokasikan 10 triliun won (Rp 112 triliun) untuk dana stabilisasi pasar saham kapan saja.

“Semua pasar keuangan, valuta asing, dan pasar saham akan beroperasi seperti biasa. Kami akan menyuntikkan likuiditas tanpa batas ke saham, obligasi, pasar uang jangka pendek, dan pasar valas untuk sementara waktu hingga semuanya kembali normal,” tambah keterangan itu.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha BPR Duta Niaga yang beralamat di Jalan Pangeran Natakusuma No. 80D, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, menjadi bank perekonomian rakyat (BPR) ke-17 yang jatuh tahun ini.

Pencabutan izin usaha tersebut sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-98/D.03/2024 tanggal 5 Desember 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Duta Niaga. OJK dalam keterangannya mengatakan pencabutan izin usaha BPR itu merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen.

Otoritas menerangkan pada 15 Januari 2024, telah menetapkan BPR Duta Niaga sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio kecukupan modal (CAR) kurang dari 12%, Cash Ratio (CR) rata-rata selama 3 bulan terakhir kurang dari 5%, serta Tingkat Kesehatan (TKS) BPR memiliki predikat Tidak Sehat.

Selanjutnya, pada 12 November 2024, OJK menetapkan BPR Duta Niaga dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi (BDR) dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus dan Pemegang Saham BPR Duta Niaga untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023.

“Namun demikian Pengurus dan Pemegang Saham BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR,” tulis OJK dalam keterangan resminya, Jumat (6/12/2024).

Kemudian berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 134/ADK3/2024 tanggal 26 November 2024 tentang Penyelesaian Bank Dalam Resolusi BPR Duta Niaga, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Duta Niaga dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR tersebut.

Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, OJK berdasarkan Pasal 19 POJK di atas, melakukan pencabutan izin usaha PT BPR Duta Niaga. Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

“OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Duta Niaga agar tetap tenang karena dana masyarakat di Perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tutup otoritas dalam keterangannya.

Otoritas Inggris menyetujui merger senilai US$ 19 miliar atau sekitar Rp 301,45 triliun antara Vodafone UK dan Hutchison’s Three UK pada Kamis, (5/12/2024). Langkah ini menjadikan perusahaan merger menjadi operator seluler terbesar di negara tersebut, sekaligus mengurangi jumlah jaringan dari empat menjadi tiga.

Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Inggris (The Competition and Markets Authority/CMA) menyatakan kekhawatiran merger ini dapat menaikkan harga bagi pelanggan. Namun, komitmen kedua perusahaan untuk berinvestasi dalam jaringan 5G serta memberikan perlindungan kepada pelanggan ritel dan grosir berhasil meredakan kekhawatiran tersebut.

“Kami percaya merger ini dapat meningkatkan persaingan di sektor seluler Inggris, tetapi hanya jika Vodafone dan Three melaksanakan langkah-langkah yang kami usulkan,” ujar CMA, dikutip dari Reuters.

Persetujuan ini sejalan dengan seruan Perdana Menteri Keir Starmer agar regulator memprioritaskan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Vodafone dan Three berkomitmen menggelontorkan dana 11 miliar pound atau sekitar Rp 222,12 triliun untuk membangun jaringan 5G yang lebih baik. Jaringan tersebut akan melayani 50 juta pelanggan, termasuk pengguna jaringan mitra berbagi Vodafone, Virgin Media O2.

Menurut CMA, investasi ini akan meningkatkan persaingan di antara tiga jaringan yang tersisa, termasuk BT sebagai pemimpin pasar saat ini. Selain itu, pelanggan juga akan mendapatkan layanan yang lebih baik di masa depan.

CEO Vodafone, Margherita Della Valle, menyatakan persetujuan ini membuka peluang investasi yang diperlukan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi Inggris. “Persetujuan hari ini menghapus hambatan di industri telekomunikasi Inggris, dan investasi yang ditingkatkan akan membawa Inggris ke puncak telekomunikasi Eropa,” ujarnya.

Dalam kesepakatan tersebut, Vodafone akan memiliki 51% saham dari perusahaan gabungan tersebut. Perusahaan juga memiliki opsi untuk membeli sisanya setelah tiga tahun, namun hal ini harus melalui sejumlah syarat tertentu.

Media ekonomi terbesar dan terintegrasi CNBC Indonesia menggelar Road to CNBC Indonesia Awards 2024 ‘Best Multifinance, Insurance, & Financial Services’ sebagai bentuk apresiasi terhadap para pelaku industri pembiayaan, asuransi dan jasa keuangan. Mereka dinilai mampu mengambil peran di tengah berbagai tantangan seperti ketidakpastian global, inflasi, hingga menurunnya daya beli masyarakat.

Untuk kategori Best Growth Trading Platform, Road to CNBC Indonesia Awards 2024 ‘Best Multifinance, Insurance, & Financial Services’ diberikan kepada PT Mandiri Utama Finance. Adapun penghargaan ini diserahkan kepada Direktur PT Dupoin Futures Indonesia, Gunawan.

“Saya ucapkan terima kasih dan rasa syukur atas penghargaan yang Dupoin Futures terima. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada CNBC Indonesia. Kami dengan rasa hormat akan berusaha menyediakan solusi trading terbaik bagi nasabah,” ujar Gunawan dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2024 Best Multifinance, Insurance, & Financial Services, Rabu (4/12/2024).

Dia melanjutkan, penghargaan ini merupakan bukti nyata kepercayaan nasabah terhadap Dupoin Futures Indonesia. Dengan begitu, Dupoin Futures berkomitmen untuk terus memperbaiki diri dalam menyediakan layanan yang lebih inovatif.

Sebagai informasi, Dupoin yang sebelumnya dikenal sebagai DCFX, telah meraih beberapa penghargaan di Industri perdagangan berjangka. Antara lain Aplikasi Trading Forex Terbaik dari Forex Award 2022, dan Broker Terbaik 2023 berdasarkan penilaian Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Kehadiran Dupoin menawarkan berbagai fitur unggulan untuk memenuhi kebutuhan trader dari berbagai level pengalaman. Platform trading yang user-friendly, proses eksekusi yang cepat, dan penarikan dana yang cepat merupakan keunggulan yang membuat Dupoin menjadi pilihan yang menarik.

Selain itu, Dupoin menyediakan berbagai alat analisis canggih, berita ekonomi real-time, dan layanan edukasi yang komprehensif yang bertujuan untuk membantu trader membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan peluang keberhasilan.

Salah satu produsen pupuk PT Delta Giri Wacana Tbk berencana untuk segera melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sepanjang semester I-2024, perusahaan telah mengubah rugi menjadi laba.

Sebagaimana diketahui, calon emiten dengan ticker DGWG ini akan melepas sebanyak-banyaknya 1,67 miliar saham baru atau 25% dari modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan setelah IPO. Sementara saham akan ditawarkan dengan rentang harga Rp 420 – 620 per saham.

Dengan demikian, potensi target perolehan dana IPO hingga Rp 1,03 triliun. Adapun periode book building telah dimulai sejak 2 Desmeber hingga 16 Desember 2024.

Merujuk prospektus, laba periode berjalan entitas induk perusahaan agrikultur ini per 30 Juni 2024 tercatat sebesar Rp32,73 miliar. Sementara di tahun 2023, perseroan membukukan rugi sebesar Rp43,78 miliar.

Dari sisi top line, perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp1,48 triliun. Angka ini turun 6,91% ketimbang 2023 sejumlah Rp1,59 triliun.

Penjualan barang tersebut ditopang oleh penjualan pestisida sebesar Rp519,06 miliar, penjualan pupuk sebesar Rp925,54 miliar, alat pertanian Rp34 miliar dan benih Rp6,27 miliar.

Direktur Keuangan PT Delta Giri Wacana Tbk, Danny Jo Putra pun mengungkapkan pertumbuhan laba yang dibukukan perseroan mencerminkan permintaan yang kuat terhadap produknya.

“Sebagai langkah strategis, penawaran umum ini nantinya memiliki berbagai tujuan diantaranya untuk mendukung rencana ekspansi bisnis Perusahaan di mana melalui unit bisnis pestisida dan fertilizer dengan memperluas fasilitas produksi,” ucap Danny dalam keterangan terpisah.

DGWG mencatat, pihaknya memiliki sekitar 20 gudang serta ±7.000 mitra kios di seluruh Indonesia. Dengan ini, DGWG berkontribusi pada kebutuhan produk sarana pertanian kepada lebih dari 10 juta petani atau 30% petani di Indonesia.

Di sisi lain, beban pokok penjualannya tercatat membaik. DGWG mencatatkan beban pokok pendapatan sebesar Rp1,07 triliun di pertengahan tahun 2024, dimana sebelumnya bebannya sebesar Rp1,29 triliun.

Posisi nilai aset perseroan pada pertengahan tahun ini tercatat sebesar Rp2,51 triliun. Aset ini naik dari tahun lalu yang sebesar Rp2,42 triliun.

Sementara posisi liabilitas dan ekuitas DGWG masing-masing tercatat sebesar Rp1,76 triliun dan Rp754,76 miliar.

Indonesia dan Kanada akan melakukan perjanjian dagang bebas pada tahun 2025 lewat Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Hal ini disampaikan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) RI Budi Santoso.

“Perundingan Indonesia-Kanada CEPA telah selesai secara substantif dan diumumkan oleh kedua negara di sela-sela KTT APEC tanggal 15 November 2024 di Lima, Peru. Kedua negara sepakat perjanjian dapat ditandatangani pada pertengahan 2025 dengan perkiraan waktu implementasi pada tahun 2026,” ujar Budi dalam konferensi pers bersama Menteri Promosi Ekspor, Perdagangan Internasional, dan Pembangunan Ekonomi Kanada Mary Ng di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

Budi menuturkan ada beberapa manfaat yang diperoleh Indonesia melalui CEPA dengan Kanada, salah satunya perdagangan barang mendapatkan liberalisasi hingga 90,5% dari total tarif biaya masuk Kanada dengan nilai perdagangan sebesar US$1,4 miliar.

“Beberapa produk prioritas Indonesia yang mendapat akses pasar dari Kanada adalah tekstil, kertas dan turunannya, kayu dan turunannya, makanan orang, sarang burung walet, dan kelapa sawit,” kata Budi.

Selain itu, CEPA kedua negara juga dapat mempermudah perdagangan jasa, serta menjamin preferensial treatment bagi penyedia jasa Indonesia termasuk sektor jasa seperti jasa bisnis, telekomunikasi, konstruksi, parawisata, dan transportasi.

Terkait investasi, CEPA RI-Kanada juga membantu pembukaan akses pasar di sektor manufaktur, pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan dan pengalian, serta infrastruktur energi.

CEPA juga memberikan komitmen lainnya, yaitu hak kekayaan ekstraktual, praktik regulasi yang baik, e-commerce, persaingan usaha, usaha kecil menengah, pemberdayaan ekonomi perempuan, lingkungan, dan tenaga kerjaan.

Budi sendiri telah menandatangani Joint Ministerial Statement atas penyelesaian secara substansif perjanjian dagang Indonesia-Kanada lewat CEPA bersama Menteri Promosi Ekspor, Perdagangan Internasional, dan Pembangunan Ekonomi Kanada Mary Ng.

“Indonesia memberikan dukungan kepada Kanada yang akan menjadi presidensi G7 pada tahun 2025. Indonesia percaya Kanada akan memainkan peran besar sebagai jembatan antara negara maju dan negara-negara berkembang. Misi dagang Kanada di Indonesia adalah sebagai bagian dari Indo-Pasifik strategi Kanada,” ujar Budi.

Indonesia merupakan mitra dagang terbesar ke-22 Kanada di seluruh dunia dan ketiga terbesar di antara negara-negara Asia Tenggara.

Pada tahun 2023, perdagangan barang dua arah antara Kanada dan Indonesia bernilai 5,1 miliar dollar Kanada (Rp57,6 triliun), sementara ekspor barang Kanada ke Indonesia bernilai 2,3 miliar dollar Kanada (Rp25,9 triliun). Hal ini menjadikan RI sebagai pasar ekspor terbesar Kanada pada tahun tersebut di antara anggota ASEAN.

Kasus HIV – AIDS di Indonesia tengah meningkat baru-baru ini. Kementerian Kesehatan RI mengungkap bahwa penularan kasus didominasi oleh remaja dan dewasa muda.

Mengutip Detikcom, Minggu (1/12/2024), sekitar 71 persen dari temuan kasus baru HIV-AIDS masih didominasi kelompok pria. Sementara wanita 29 persen kasus.

Sepanjang Januari hingga September 2024, tercatat sebanyak 35.415 kasus HIV dan 12.481 kasus AIDS. Catatan periode tersebut nyaris melampaui laporan kasus HIV-AIDS tahun lalu, di angka lebih dari 50 ribu kasus.

“Kalau kita lihat dari jumlah kasus yang dilaporkan, 19 persen terjadi pada rentang usia 20-24 tahun, yang mana ini adalah dewasa muda, dan 60 persennya usia dewasa 25 hingga 49 tahun,” beber dr Endang Lukitosari, MPH Tim Kerja HIV PIMS Kemenkes RI dalam diskusi daring, dikutip Minggu (1/12/2024).

Lebih lanjut, Endang juga menekankan bahwa HIV juga terjadi pada usia remaja di bawah 20 tahun.

“Kita cukup amazed juga 6 persen pada usia remaja,” terang dia.

Walhasil, nyaris sebagian besar atau 90 persen kasus HIV terjadi pada usia remaja hingga dewasa muda atau usia produktif. Catatan populasi kunci terbanyak terkait kasus HIV-AIDS masih dilaporkan kelompok lelaki seks lelaki (LSL).

“Ini kalau digabung, hampir sebagian besar 90 persen kurang lebih pada usia-usia remaja dan dewasa muda dan usia produktif. Kelompok populasi kunci, kita melihat paling besar memang pada kelompok LSL, 31 persen, dilanjutkan dengan pasangan Odhiv

Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5%. Keputusan ini diambil setelah pertemuan intensif antara Presiden dan pimpinan serikat buruh.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memberikan rekomendasi kenaikan UMP sebesar 6%. Namun, Prabowo memutuskan untuk menambah 0,5% guna memberikan ruang lebih bagi peningkatan daya beli pekerja, terutama pekerja lajang.

“Namun setelah membahas dan melakukan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5% pada tahun 2025,” ungkap Prabowo di Istana Negara, Jakarta dikutip Sabtu (30/11/2024).

Selain itu, Prabowo juga mengumumkan kebijakan besar untuk mendukung kesejahteraan guru di Indonesia. Dalam kesempatan berbeda, ia menyampaikan bahwa pemerintah akan menaikkan gaji guru Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 1 kali gaji pokok, sementara guru non-ASN akan menerima tunjangan profesi sebesar Rp 2 juta per bulan.

“Walaupun berkuasa baru 1 bulan kami sudah bisa umumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan. Karena itu saya mengerti kenapa tepuk tangan untuk Menteri Keuangan paling keras,” kata Prabowo.

Prabowo memastikan bahwa kebijakan peningkatan kesejahteraan ini mencakup guru ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan non-ASN.

Adapun, anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan Non – ASN pada tahun 2025 akan ditingkatkan menjadi Rp 81,6 triliun, atau naik Rp 16,7 triliun.

Mantan menteri pertahanan ini juga menargetkan sebanyak 1.932.666 guru yang bersertifikat pendidik pada 2025 setara 64,4%, atau meningkat 650 guru dibanding 2024.

Selain itu, pemerintah juga mendorong kualitas guru dengan dilaksanakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk 806.486 guru ASN maupun non-ASN bagi yang telah memenuhi kualifikasi atau berstatus pendidikan D4 dan S1.

“Sekarang ini juga masih terdapat 249.623 guru yang belum berpendidikan D4 dan S1, secara bertahap mulai 2025 para guru tersebut akan diberi bantuan pendidikan untuk melanjutkan studi ke jenjang D4 dan S1,” katanya.

Prabowo menyampaikan pemerintah masih membahas upaya peningkatan kesejahteraan guru non ASN yang belum mendapat sertifikasi. Rencananya pemerintah akan memberikan bantuan melalui cash transfer yang besaran dan jumlahnya akan disampaikan pada 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mendadak datang ke Istana Negara siang ini. Keduanya tiba pukul 14.38 WIB untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Bahas soal UMP 2025?

Baik Airlangga maupun Yassieli tidak memberikan penegasan soal apa yang ingin dibicarakan keduanya dengan Prabowo.

“Nanti abis rapat,” singkat kata Airlangga, Jumat (29/11/2024)

“Nanti-nanti,” timpal Yassierli.

Sementara itu, dihubungi terpisah Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri masih belum tahu kapan UMP 2025 akan diumumkan.

“Belum tahu,” sebutnya.

Sebelumnya Yassierli menegaskan bahwa aturan UMP 2025 termasuk ketentuan seperti formulasi perhitungan dan lain-lain akan dikeluarkan akhir bulan ini atau paling lambat awal Desember. Hal ini dinilainya wajar karena menyesuaikan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang Undang Cipta Kerja serta tidak berlakunya lagi Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023.

“Jadi kami masih punya waktu sebenernya, karena kalau kita mengacu ke tanggal yang di PP kan sudah lewat ya, tadi saya sampaikan ini kondisinya memang berbeda dengan adanya putusan MK, Tunggu aja. Saya punya target akhir bulan ini ya paling lambat awal bulan depan ya, semoga awal bulan ini peraturan menterinya bisa keluar,” tegasnya.

Dia juga tengah mempertimbangkan lagi arahan dari Prabowo termasuk apa yang disuarakan oleh pengusaha dan pekerja.

“Ya tentu lah UMP ini kan filosofisnya kita harus bisa menyeimbangkan, bagaimana kita meningkatkan penghasilan dari buruh dan tetap memperhatikan daya saing usaha,” sebutnya.