Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menjelaskan dalam pertemuannya dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid membahas khusus soal judi online. Disebutkan sebagian besar adalah korban penipuan judi online.
“Kalau judi itu ada take and give, keberuntungan, segala macam. Tapi kalau judi online yang paling grassroot, itu kita menangkap kecenderungan ada penipuan, sehingga kita harus sosialisasikan ke masyarakat,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin kepada awak media di kantornya, Kamis (28/11/2024).
“Jadi kita harus bikin literasi kepada masyarakat, karena 8,8 juta yang terlibat judi online ini adalah kontributor kemiskinan baru,” jelasnya menambahkan.
Dengan aktivitas tersebut, dia mengatakan akan memperbanyak kaum miskin di Indonesia. Akan menambah kemiskinan yang telah terjadi di tanah air selama ini.
“Padahal kita genjot sekuat tenaga, mulai dari kemiskinan ekstrem kita atasi, kemiskinan rentan miskin menjadi berdaya dan mandiri. Kalau ini tidak kita atasi dari hulu-hilirnya, kita sangat khawatir judi online akan memperbanyak orang miskin di tanah air kita,” kata Muhaimin.
Dalam kesempatan itu, dia menjelaskan tugas kementeriannya untuk pemberantasan judi online adalah terkait literasi digital. Harapannya aksi tersebut bisa meningkatkan kesadaran masyarakat soal bahasa judol.
Muhaimin menekankan judi online merupakan penipuan. Aktivitas ilegal itu merupakan sistem yang harus dilawan dengan kesadaran penuh.
“Dan kita akan melibatkan seluruh perangkat yang kita miliki mestinya, baik itu yang ada di dalam koordinasi Kemenko Pemberdayaan misalnya. Kita akan minta pendamping desa, kita minta pendamping PKH, kita minta seluruh kader-kader penggerak pembangunan, pemerintah daerah untuk menjadi aktor-aktor yang bisa mengatasi preventif maupun antisipatif judi online ini,” ungkap dia.
Pilkada serentak 2024 dilaksanakan di 545 daerah meliputi 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.
Pilkada 2024 akan diikuti oleh 1.556 pasangan kandidat kepala daerah di berbagai tingkat pemerintahan. Peserta Pilkada terdiri dari: 103 pasang calon gubernur-wakil gubernur di 37 provinsi, 1.168 pasang calon bupati dan wakil bupati di 415 kabupaten, 284 pasang calon wali kota dan wakil wali kota di 93 kota.
Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat daftar pemilih tetap pada Pilkada 2024 tercatat sebanyak 203.657.354 pemilih, yang terdiri dari 101.645.993 laki-laki dan 102.011.361 perempuan.
Pilkada untuk gubernur juga digelar. ada pasangan calon (paslon) calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Andika Perkasa-Hendrar Prihadi dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen yang bertarung di Provinsi Jawa Tengah.
Menurut quick count dari empat lembaga, yaitu Charta Politika Indonesia, Indikator Politik Indonesia, Lembaga Survei Indonesia (LSI), dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Rabu hari ini (27/11/2024) hingga pukul 15.08 WIB, pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen terpantau unggul dengan suara rata-rata lebih dari 50%.
Berikut perolehan suara paslon cagub dan cawagub di Provinsi Jawa Tengah.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Dwi Astuti menjelaskan, sedari awal pun pemerintah tidak tiba-tiba menaikkan tarif PPN dari saat 11% menjadi 12%. Ia mengatakan, rencana kenaikan itu telah dimuat sejak terbitnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada Oktober 2021.
“Tapi memang ini implementasinya itu secara bertahap. Penyesuaian tarif PPN 1% pernah dilakukan juga 1% per 1 April 2022, dan kemudian 1% lagi di tahun 2025, ini nanti per 1 Januari,” kata Dwi di Podcast Cermati di Youtube Ditjen Pajak, Selasa (26/11/2024).
Sebelum tarif PPN itu terus naik dalam 3 tahun terakhir, pemerintah kata Dwi juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong daya beli masyarakat. Terutama, melalui berbagai kebijakan insentif pajak yang tertuang dalam UU HPP maupun aturan turunannya.
“Jangan cuma dilihat penyesuaian tarifnya saja. Yang penting, kita barangkali juga sadari, kita lihat adalah bahwa sebetulnya sebelum kenaikan PPN 1% itu sudah banyak sekali program-program pemerintah yang memperkuat daya beli masyarakat,” tegasnya.
Ia menyebutkan, dalam UU HPP juga diperkenalkan golongan atau bracket baru penghasilan yang kena pajak. Misalnya, pengenaan tarif pajak terendah yang sebesar 5% menjadi Rp 60 juta setahun, dari sebelumnya penghasilan Rp 50 juta sudah terkena pajak.
Lalu, ia melanjutkan, UU HPP juga memperkenalkan ketentuan penghasilan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi UMKM yang memiliki omzet sampai dengan Rp 500 juta. Sedangkan untuk omzetnya dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 4,8 miliar baru dikenakan pajak 0,5%.
“Ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat daya beli. PPh badannya bagaimana Ibu? Itu kan per orang saja. Ini tarifnya pun diturunkan menjadi 22%. Ini lagi-lagi adalah sebuah skema bagaimana pemerintah juga memikirkan daya beli masyarakat,” ucapnya.
Di sisi lain, Dwi mengatakan, dalam ketentuannya pun tidak semua barang dan jasa dipungut PPN. Di antaranya ialah kebutuhan pokok seperti daging, sayur-sayuran, buah-buahan, telur, susu, jagung, gabah, beras hingga telur. Lalu, jasa pendidikan, kesehatan, asuransi, hingga transportasi umum terbebas dari pungutan PPN.
“Artinya dalam hal ini pemerintah juga memikirkan bahwa diperkuat daya belinya dulu, kemudian jenis-jenis barangnya juga tidak semua dikenalkan pajak,” kata Dwi.
Dengan begitu, ia menekankan, kenaikan tarif pajak dari 11% ke 12%, telah dengan sebuah kajian ilmiah yang mendalam, dan dibahas secara komprehensif.
“Pasti didahului oleh sebuah kajian yang mendalam, dan kemudian juga didahului dengan program-program atau inisiatif-inisiatif pemerintah yang tadi memperkuat daya beli masyarakat,” tegasnya.
Sayangnya, kalangan pengusaha memandang sebaliknya. Misalnya, Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) menganggap kenaikan tarif PPN menjadi 12% dilakukan pada saat daya beli masyarakat Indonesia tengah terpukul.
Ketua Dewan Pertimbangan HIPPI Suryani Sidik Motik mengatakan, ini terlihat dari kondisi maraknya tren hidup super hemat alias frugal living, yang membuat masyarakat enggan melakukan aktivitas konsumsi di luar kebutuhan pokok. Tercermin dari laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang di bawah 5% sepanjang tahun ini.
Laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal I-2024 hanya 4,91%, kuartal II 4,93%, dan kuartal III sebesar 4,91%. Akibatnya, ekonomi Indonesia secara tahunan hanya tumbuh 4,95% per kuartal III-2024, lebih rendah dari laju pertumbuhan per kuartal III-2023 sebesar 5,05%.
“Nah ini kan harusnya dalam keadaan begini belanja sebanyak-banyaknya supaya ekonominya hangat lagi, dunia usaha tumbuh lagi dan kita baru bisa pajaknya naik, jangan sekarang,” ucap Suryani dalam program Closing Bell CNBC Indonesia, Senin (25/11/2024).
Suryani menganggap, ketika PPN naik menjadi 12% pada Januari 2025 sesuai amanat UU HPP, harga barang dan jasa yang diterima konsumen bisa naik hingga 10%. Sebab, mulai dari proses produksi sampai barang jadi maupun distribusi terkena PPN.
“Jadi bayangkan kalau misalnya satu produk dibuat dari bahan baku sampai dijual di ujungnya 12%, bahan bakunya, tambah minyaknya, tambah lain-lainnya itu kebayang sampai di ujung berapa persen jadinya, mungkin kenaikan hanya 1% tapi diujung produk akhir besar sekali bisa jadi sampai 10%,” ucapnya.
Ketika kenaikan terhadap harga barang dan jasa sudah tidak sanggup diserap oleh masyarakat, Suryani mengingatkan bahwa aktivitas usaha pasti akan jatuh karena tidak ada barang yang dibeli. Ujungnya adalah pemutusan hubungan kerja untuk efisiensi usaha, dan bahkan sampai gulung tikar alias bangkrut.
“Frugal living ini bukan lifestyle, ini karena enggak punya pilihan masyarakat, karena memang untuk bisa bertahan, dan kalau ini terjadi berarti spending di masyarakat tidak ada, jadi pasar itu sepi, kalau pasar sepi orang enggak akan berproduksi,” tegasnya.
Dalam artikel itu, CNBC Internasional menuliskan komitmen investasi Apple senilai US$100 juta atau sekitar Rp 1,5 triliun. Investasi itu disebut digunakan dalam dua tahun ke depan.
Dana rencananya akan digunakan untuk program pusat peneltiian dan pengembangan serta akademi pengembangan profesional.
Selain itu, Apple berencana memproduksi komponen produk aksesori khususnya mesh untuk Airpods Max Apple. Produksi diperkirakan akan mulai pada Juli 2025 mendatang.
Tawaran Apple itu, menurut artikel CNBC Internasional, 10 kali lebih besar dari yang ditawarkan sebelumnya. Di sisi lain pemerintah berusaha untuk Apple bisa meningkatkan kesepakatan dalam rangka komitmen yang adil.
Dalam upaya meringankan beban Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pemerintah telah resmi menghapus retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kebijakan ini ditandai dengan telah ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan, kriteria rumah MBR yang mendapatkan pembebasan retribusi tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023. Peraturan ini mengatur batasan penghasilan serta luas bangunan untuk rumah umum dan rumah swadaya.
Untuk rumah tapak dan rumah susun, luas maksimal yang diperbolehkan adalah 36 meter persegi (m²), sedangkan rumah swadaya dapat memiliki luas hingga 48 m². Selain itu, kriteria penghasilan juga menjadi acuan.
Penghasilan Maksimal MBR Berdasarkan Wilayah, untuk wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali, NTT, dan NTB, kategori Tidak kawin maksimal pendapatan Rp 7.000.000 per bulan, kategori Kawin maksimal pendapatan Rp 8.000.000 per bulan, kategori Peserta Tapera maksimal pendapatan Rp 8.000.000 per bulan.
Sementara bagi MBR di wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, kategori Tidak Kawin maksimal pendapatan Rp 7.500.000 per bulan, kategori Kawin maksimal pendapatan Rp 10.000.000 per bulan, dan kategori Peserta Tapera maksimal pendapatan Rp 10.000.000 per bulan.
“Mereka-mereka yang punya gaji di wilayah itu dan kemudian luas lantainya untuk mereka yang dibuat (rumah) umum 36 m2, rusun 36 m2 maksimal, dan swadaya dibangun 48 m2 maka mereka ini dibebaskan untuk ditarik retribusi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB itu dibebaskan. Yang kedua di SKB ini juga akan dibebaskan untuk retribusi PBG,” kata Tito di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, SKB tersebut juga mencakup percepatan penerbitan PBG. Proses yang sebelumnya membutuhkan waktu 28 hari kini dipersingkat menjadi hanya 10 hari.
“3 hal yang penting sekali dilakukan di pagi hari ini adalah bagaimana kita menetapkan SKB, pembebasan BPHTB yang kedua pembebasan retribusi PBG dan juga mempercepat persetujuan bangunan gedung untuk MBR,” ucap pria yang akrab disapa Ara dalam kesempatan yang sama.
Awal mula Hatcher terjun sebagai pemburu harta karun bermula pada tahun 1975. Pria kelahiran 1940 itu pun menjelajahi lautan demi mencari harta karun.
Pada suatu hari di gedung Arsip Nasional Belanda, dia membaca arsip Belanda tentang kapal karam masa VOC dan pemerintah Hindia Belanda. Dia sadar kalau karamnya kapal tidak hanya meninggalkan kerangka, tetapi juga barang berharga yang dibawanya di dasar laut.
Sebut saja seperti batangan emas, guci-guci berharga, hingga perak. Barang tersebut jika berhasil diangkat dan dijual pasti harganya mahal. Sejak saat itu dia memetakan wilayah di Indonesia yang jadi kemungkinan kandasnya kapal.
Pada sisi lain, tak mudah untuk mengambil harta karun. Untuk mengambilnya Hatcher perlu turun ke dasar laut sedalam lebih dari 50 meter.
Semakin dalam semakin bahaya. Jarak pandang kian pendek dan arus semakin kencang.
Akan tetapi, pada 1986, Hacther berhasil melakukannya. Ia menemukan kapal VOC, Geldermalsen, yang tenggelam di perairan Karang Heliputan, Riau.
Dia berhasil mendapatkan 100 emas batang dan 20.000 porselin China (sumber lain menyebut 225 emas batang dan 160.000 keramik) dari Dinasti Ming dan Qing.
Tentu usaha ini dilakukan secara ilegal dan diam-diam agar tidak diketahui pemerintah.
“Seluruh barang itu dilelang di Balai Lelang Christie, Amsterdam. Laku terjual seharga 15 juta dollar AS [Setara Rp 210 miliar],” tulis Widiati dalam Keramik Kuna Dari Dasar Laut Perairan Indonesia.
Dia berpendapat bahwa usaha ini seharusnya tak bermasalah dan dirinya mendapat izin pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda pun menurutnya mendapat bagian 10% dari penjualan.
“Belanda malah mengatakan pada pemerintah Indonesia bahwa harta dari kapal yang kami cara terdapat di perairan internasional. Karena itu pulalah, tak ada bantahan dari Holland (red, Belanda). […] Dan sebenarnya pemerintah Belanda yang meminta kami mencari harta karun itu,” katanya kepada Tempo (18 Oktober 1986).
Keberhasilan Hatcher mencari harta karun dan cuan US$15 juta memantik semangat orang Indonesia melakukan hal serupa, baik individu atau kelompok. Pada sisi lain, kabar ini membuat pemerintah geram.
Presiden Soeharto yang tak mengetahui ada potensi harta karun besar di dasar laut merasa kecolongan. Pada tahun 1980-an, angka Rp210 Miliar jelas tidak sedikit. Jika biaya pembangunan TMII sebesar Rp10 Miliar, maka Orde Baru mampu membangun 20 TMII di seluruh Indonesia.
Akhirnya, Soeharto mengeluarkan Keppres No. 43 Tahun 1989 tentang Panitia Nasional Pengangkatan Dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam. Lewat aturan itu, Soeharto membentuk suatu tim yang diketuai Menko Politik, Hukum, dan Keamanan untuk berburu harta karun. Aturan itu masih eksis sampai sekarang.
Balik lagi ke Hatcher. Kesuksesannya tak hanya sampai di situ. Pada 1999, dia berhasil mengeksplorasi kapal asal Cina, Tek Sing, di perairan Bangka.
Dalam kondisi utuh, kapal ini berukuran 42×10 meter dan berbobot 900 ton.
“Sebelum karam pada Februari 1822, kapal itu tercatat membawa 350.000 keramik Cina, ribuan meriam besi, kuningan, perunggu, dan sebagainya. Seluruhnya berasal dari abad ke-19 yang diproduksi dari Fujian,” tulis Trigangga dalam Eksplorasi Kapal-Kapal Karam di Indonesia.
Barang-barang inilah yang ditemukan Hatcher untuk diangkut ke pelelangan Stuttgart, Jerman, pada November 2000. Harta karun itu ditaksir senilai Rp 500 miliar. Menjadikannya sebagai penemuan harta karun terbesar dari kapal karam sepanjang sejarah.
Berdasarkan arsip Detik.com (30 April 2010), pria yang dijuluki ‘The Wreck Salvage King’ ini mencoba lagi berburu harta karun. Dia dikabarkan terdeteksi di Perairan Subang untuk mengeruk harta karun dari Dinasti Ming senilai US$ 200 juta. Namun, kali ini pemerintah berhasil mencegahnya.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung mengapresiasi langkah PLN Group dalam mendukung adopsi gaya hidup ramah lingkungan atau electrifying lifestyle di masyarakat. Langkah ini selaras dengan komitmen Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto untuk membangun ketahanan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya alam secara berkelanjutan.
“Dengan adanya pengembangan ekosistem ketenagalistrikan, termasuk antisipasi kebutuhan industri, pemerintah juga sedang mencoba untuk bagaimana melakukan konsolidasi. Misalnya di ekosistem kendaraan listrik itu justru permintaan ke depan itu akan terjadi peningkatan, kemudian kegiatan rumah tangga juga akan terjadi peningkatan dan juga di industri akan juga terjadi peningkatan,” ujar Yuliot dalam keterangan resminya, Jumat (22/11/2024).
Dia melanjutkan, langkah yang dilakukan PLN dalam mengkampanyekan electrifying lifestyle sejalan dengan pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang saat ini terus didorong oleh pemerintah.
“Jadi, sementara untuk program hilirisasi ini termasuk ekosistem kendaraan listrik. Kami melihat dengan adanya perubahan penggunaan konsumsi dari BBM menjadi kendaraan berbasis listrik, sudah pasti kebutuhan listrik itu akan terjadi peningkatan,” kata Yuliot.
Melalui subholding PLN Icon Plus, PLN terus mendorong masyarakat untuk mengaplikasikan gaya hidup serba listrik yang bebas emisi dan ramah lingkungan. Komitmen ini dibuktikan PLN Icon Plus dengan menghadirkan pameran ICON NEXT dalam Electricity
Pameran futuristik ICON NEXT bertajuk “Transform Your Future, Now” pada Beyond kWh Zone dirancang sebagai ruang eksplorasi untuk memperkenalkan berbagai inovasi teknologi hingga gaya hidup masa depan berbasis listrik yang cerdas dan berkelanjutan.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, pihaknya menanggapi cepat agenda transisi energi dari pemerintah bersamaan dengan tren gaya hidup ramah lingkungan. Dalam hal ini, PLN Group tidak hanya akan menyediakan pasokan listrik hijau yang andal, tetapi juga menciptakan inovasi teknologi yang ramah lingkungan.
“Saat ini, tren gaya hidup mulai bergeser menuju gaya hidup ramah lingkungan. Termasuk di dalamnya adalah penggunaan kendaraan listrik dan teknologi nol emisi lain. Peran inovasi teknologi sangat vital di sini, karena akan menjadi landasan dalam adopsi electrifying lifestyle di masa depan,” jelas Darmawan.
Direktur Utama PLN Icon Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi, mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah transisi energi pemerintah dengan berbagai inovasi teknologi listrik yang berguna untuk masyarakat.
“ICON NEXT tidak hanya menampilkan inovasi teknologi, tetapi juga menjadi wadah bagi PLN Icon Plus untuk menunjukkan bagaimana solusi digital dapat mendukung transisi energi berkelanjutan, mendorong efisiensi, serta menciptakan ekosistem yang ramah lingkungan,” paparnya.
Dalam ICON NEXT di Electricity Connect 2024, PLN Icon Plus menghadirkan tujuh area tematik, yaitu The Future Electricity System, The Future Home, The Future Office, The Future Vehicle, The Future Energy Transition, The Future Lifestyle, dan The Future Telecommunication System. Masing-masing zona menampilkan solusi inovatif dalam mendukung transisi energi hijau serta transformasi digital di berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Selain itu, PLN Icon Plus juga turut memperkenalkan solusi smart home dan smart office yang mendukung efisiensi operasional dengan teknologi seperti artificial intelligence virtual assistant dan carbon & energy management. Ada juga inovasi di bidang smart electricity dan smart telco berupa aplikasi PLN Mobile, EV Digital Services, dan platform Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA).
Dalam kesempatan ini, PLN Icon Plus juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Indomobil Sukses Internasional Tbk terkait kolaborasi pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Kerja sama ini mencakup integrasi teknologi, pertukaran data yang relevan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia dari kedua perusahaan.
“Sebagai subholding beyond kWh dari PLN, PLN Icon Plus memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan sistem pendukung kendaraan listrik. Kolaborasi ini menjadi momentum penting bagi kami untuk memperluas kontribusi dalam transformasi energi, sekaligus mendukung inovasi teknologi kendaraan listrik di Indonesia,” pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam menyatakan pihaknya, dalam hal ini pengusaha memaklumi kondisi tersebut.
“Kan pemerintah juga butuh waktu, karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ya kita maklumi saja,” kata Bob kepada CNBC Indonesia.
Bob menegaskan, para pengusaha akan menunggu keputusan resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terkait formula dan angka UMP 2025. Namun, ia mengingatkan pentingnya menjaga isu pengupahan agar tidak dipolitisasi.
“Dari Apindo, kami menunggu saja keputusan dari Kemnaker. Yang penting, upah minimum jangan sampai dipolitisasi,” tegasnya.
Perlu diketahui, menurut PP Nomor 51 Tahun 2023, pengumuman UMP tahun berikutnya harus dilakukan paling lambat pada 21 November, sementara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) diumumkan paling lambat pada 30 November. Jika jatuh pada hari libur atau akhir pekan, pengumuman tersebut seharusnya dimajukan sehari sebelumnya.
Namun, hingga tenggat waktu berlalu, pemerintah belum memberikan pernyataan resmi terkait penetapan UMP 2025.
Belum adanya pengumuman ini diduga berkaitan dengan kebutuhan pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan dengan putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh terkait judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Di mana hal itu turut membuat 21 pasal di dalamnya diubah, termasuk soal pengupahan.
Adapun salah satu pasal yang diubah terkait skema kenaikan upah yang formula perhitungannya kemudian tertuang dalam PP 51/2023.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan penetapan UMP 2025 diundur. Penetapan UMP 2025 akan diumumkan paling telat pada Desember 2024.
“Iya diundur,” ungkap Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri kepada CNBC Indonesia, Kamis (21/11/2024).
Indah menargetkan pengumuman UMP 2025 paling lambat dilakukan sebelum akhir Desember 2024.
Dalam email yang dibongkar terlihat ketegangan mengenai siapa yang akan mengendalikan perusahaan kecerdasan buatan tersebut.
Pada satu email awal yang diajukan sebagai bukti dalam persidangan Musk vs Altman, salah satu pendiri OpenAI, Ilya Sutskever, menyindir Musk karena terlalu egois untuk mengontrol perusahaan.
Ia juga menyatakan pendapatnya tentang bahaya yang dapat ditimbulkan oleh artificial general intelligence (AGI) bagi manusia pada masa mendatang.
“Struktur saat ini memberi Anda jalan tempat Anda berakhir dengan kontrol sepihak atas AGI,” tulis Sutskever kepada Musk pada September 2017, seperti dikutip dari Futurism, Kamis (21/11/2024).
“Anda menyatakan bahwa Anda tidak ingin mengendalikan AGI, tetapi selama negosiasi ini, Anda telah menunjukkan kepada kami bahwa kontrol mutlak sangat penting bagi Anda. Sebagai contoh, Anda mengatakan bahwa Anda perlu menjadi CEO perusahaan baru sehingga semua orang akan tahu bahwa Anda yang memegang kendali,” lanjutnya. “Meskipun Anda juga menyatakan bahwa Anda tidak suka menjadi CEO dan lebih memilih untuk tidak menjadi CEO,” kata dia.
Perlu dicatat bahwa email tersebut dikirim kurang dari enam bulan sebelum Musk mengundurkan diri dari OpenAI karena perbedaan pendapat tentang bagaimana perusahaan menghasilkan uang, yang juga merupakan inti dari gugatan Musk terhadap Altman.
“Kami khawatir bahwa ketika perusahaan membuat kemajuan yang nyata menuju AGI, Anda akan memilih untuk mempertahankan kendali mutlak Anda atas perusahaan meskipun saat ini Anda berniat sebaliknya,” tulis Sutskever..
Seperti yang ditunjukkan oleh email pedas yang dikirimkannya kepada Musk, ia memiliki alasan kuat untuk khawatir.
“Tujuan OpenAI adalah untuk membuat masa depan menjadi baik dan menghindari kediktatoran AGI,” tulisnya.
“Anda khawatir bahwa Demis [Hassabis, pendiri laboratorium DeepMind AI Google] dapat menciptakan kediktatoran AGI. Begitu juga dengan kami. Jadi adalah ide yang buruk untuk membuat struktur di mana Anda bisa menjadi diktator jika Anda memilihnya, terutama mengingat bahwa kita dapat membuat struktur lain yang menghindari kemungkinan ini.”
Pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, terus menunjukkan progres yang memuaskan. Kementerian Pekerjaan Umum memastikan ruas Tol Seksi Kartosuro – Purwomartani untuk Segmen Klaten – Prambanan akan difungsionalkan sepanjang 8,6 Km untuk mendukung kelancaran arus mudik libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan dengan dibukanya secara fungsional Segmen Klaten – Prambanan akan melengkapi Seksi Kartasura – Klaten yang sudah beroperasi sejak Oktober 2024 sepanjang 20,1 km guna mengurai kemacetan saat arus mudik dan arus balik, serta mempersingkat waktu tempuh.
“Klaten – Prambanan konstruksinya sudah selesai, tinggal kelengkapan saja dan Insya Allah awal-awal Desember 2024 sudah bisa difungsikan. Memang masih butuh kelengkapan-kelengkapan, tetapi terus kita kejar untuk menghadapi traffic saat Nataru,” ungkap Dody dalam keterangannya dikutip Kamis (21/11/2024).
