“Nanti kita lihat, seperti disampaikan oleh pimpinan BGN jumlah titik-titik pelayanannya akan meningkat dan pasti itu akan meningkatkan kompleksitas itu yang harus kita jaga,” ujar Sri Mulyani kepada media, Jumat (24/1/2025).
Ia pun menjelaskan bahwa yang mengetahui kapasitas dan dana yang dibutuhkan untuk program MBG adalah Badan Gizi Nasional (BGN). Sementara Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan instansi baru dengan tugas yang rumit.
Maka dari itu dibutuhkan pemahaman lebih lanjut untuk menentukan penambahan anggaran program Makan Bergizi Gratis.
“BGN kan merupakan instansi yang baru dibuat juga ini juga tugas yang begitu besar dan rumit memang perlu dibantu oleh banyak pihak dan kami semua lagi berusaha untuk memperkuatnya,” ujar Sri Mulyani.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa menjangkau 82,9 juta penerima manfaat.
Dalam kosmologi tradisional Tionghoa, emas diasosiasikan dengan salah satu dari lima elemen fundamental logam yang melambangkan kekuatan, kemakmuran, dan stabilitas.
Logam ini dianggap membawa energi positif, menyimbolkan kekayaan materi dan perlindungan spiritual. Emas juga memiliki hubungan erat dengan simbol matahari, yang dipercaya sebagai sumber kehidupan, cahaya, dan kejayaan.
Pada era kekaisaran, emas melambangkan kedaulatan dan status tertinggi. Kaisar memerintahkan penggunaan warna emas dalam istana dan jubah kerajaan untuk memperlihatkan hubungan ilahi mereka dengan langit. Hingga kini, simbolisme ini tetap relevan, terutama selama Imlek, ketika harapan akan tahun baru yang makmur dirayakan.
Tidak hanya mencerminkan kemewahan materi, emas juga memiliki dimensi spiritual. Dalam praktik Feng Shui, warna emas digunakan untuk mengundang energi Chi yang harmonis, membantu mengarahkan keberuntungan, keseimbangan, dan kebahagiaan. Elemen ini sering dikombinasikan dengan warna merah, yang melambangkan keberanian dan keberuntungan, menghasilkan sinergi energi yang kuat selama perayaan Imlek.
Tradisi pemberian angpao merah dengan koin emas atau uang kertas baru menambah makna simbolis emas dalam Imlek. Angpao, yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anak, melambangkan transfer keberuntungan, kebahagiaan, dan harapan untuk masa depan yang cerah. Koin emas replika sering menghiasi dekorasi rumah atau meja makan untuk mengundang kelimpahan.
Makna emas juga tercermin dalam makanan khas Imlek. Lumpia, yang bentuknya menyerupai batang emas, melambangkan kemakmuran finansial. Jeruk mandarin, dengan warna keemasannya, melambangkan kepenuhan dan kesejahteraan. Bahkan ikan kukus, yang sering dihias dengan saus keemasan dipercaya membawa “kelebihan” sepanjang tahun.
Di era modern, emas juga mencerminkan kestabilan ekonomi. Selama Imlek, pembelian emas melonjak drastis karena banyak orang memberikan perhiasan emas sebagai hadiah atau menyimpannya sebagai aset investasi. Permintaan ini mencerminkan kepercayaan tradisional pada emas sebagai penyimpan nilai yang aman, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Dalam perayaan Imlek, emas adalah manifestasi harapan, keberuntungan, dan keabadian. Baik melalui tradisi kuno, nilai spiritual, maupun relevansi ekonominya, emas tetap menjadi elemen vital yang menerangi setiap sudut perayaan. Tahun baru pun dimulai dengan gemilang, penuh dengan doa untuk kemakmuran dan kebahagiaan tanpa batas.
“Dari 2017-21 Januari 2025, Kementerian Komdigi telah menangani 5.707.952 konten judi online yang beredar di berbagai site dan apps internet,” kata Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, dalam RDP Panja Judi Online dengan Komisi I DPR RI, Rabu (22/1/2025).
Sabar juga memaparkan nilai transaksi judi online berdasarkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selama sembilan bulan 2024. Angkanya menunjukkan penurunan setiap triwulannya.
Triwulan pertama sebesar Rp 21,01 triliun dan berikutnya Rp 16,1 triliun, kemudian turun kembali pada triwulan II sebesar Rp 4,1 triliun. Sementara secara keseluruhan nilai transaksi selama periode tersebut sebesar Rp 41,2 triliun.
“Ketika kita lihat data ini ada progress positif dengan menurunnya jumlah transaksi di judi online,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, dia menjelaskan telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memberantas judi online. Pihak Komdigi juga memiliki tim khusus untuk pengendalian konten yang beekrja selama 7 hari 24 jam.
Sabar menjelaskan tim pengendalian bertugas melakukan patroli siber konten internet ilegal. Selain itu juga melakukan pemblokiran konten internet ilegal, menerima aduan masyarakat, menerima aduan korporasi, melakukan rilis dan penanganan hoaks, menerima aduan cekrekening dan aduan hoaks.
Sabar mengatakan perlu kesadaran masyarakat pada bahaya judi online. Termasuk paham adanya beberapa risiko yang merugikan akan didapatkan mereka yang masih bermain dengan judol.
“Praktik judol membawa risiko bagi pelakunya, seperti kecanduan, kerugian finansial, dampak psikologi, bahaya keamanan data pribadi dan risiko lainnya yang merugikan,” jelas Sabar.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, DHE yang dikonversi ke mata uang rupiah akan menjadi pengurang dalam besaran porsi kewajiban penempatan DHE.
“Konversi ke dalam rupiah dilakukan dalam rangka menambahkan suplai dolar tanpa intervensi berlebihan dari BI dan juga dari suku bunga maupun valas. Mengurangi volatilitas rupiah dan membantu kebutuhan operasional perusahaan,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025)
Revisi atas Peraturan Pemerintah (PP) No.36 Tahun 2023 ini akan berlaku untuk sektor mineral dan batu bara, perikanan serta perkebunan seperti kelapa sawit. “Sektor minyak bumi dan gas alam itu tidak diikutkan,” imbuhnya.
Secara lebih rinci, Airlangga menjelaskan, kebijakan tersebut juga akan disertai dengan insentif yaitu pembebasan pajak penghasilan (PPh) atas pendapatan bunga pada instrumen penempatan DHE.
“Kalau reguler biasanya kena pajak 20% tapi untuk DHE 0%,” ujarnya.
DHE, lanjut Airlangga juga bisa menjadi agunan kredit apabila eksportir membutuhkan pembiayaan dari perbankan. “Kemudian underlying transaksi swap antara nasabah dan perbankan, eksportir dapat memanfaatkan instrumen swap dengan bank dalam hal memiliki kebutuhan rupiah untuk kegiatan usahanya,” jelas Airlangga.
“Nah bagian dari penyediaan dana yang dijamin oleh agunan termasuk agunan berbentuk cash collateral, giro, deposit tabungan, ini memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan dari BMK, BMPK dari batas maksimal pemberian kredit,” terangnya. Menurut Airlangga hal tersebut tidak akan mempengaruhi rasio utang terhadap perusahaan.
Koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola energi dan Sumber Daya Alam (SDA), yang beranggotakan 31 organisasi masyarakat sipil di tingkat nasional dan daerah, menyebut bahwa proses penyusunan RUU ini sangat kilat dan tidak transparan.
Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho menilai apabila proses ini dilanjutkan, maka bisa dikatakan lebih ugal-ugalan dari DPR periode sebelumnya.
Apalagi, agenda yang muncul di publik, Rapat Penyusunan, Rapat Panitia Kerja (Panja), dan Pengambilan Keputusan Penyusunan RUU Minerba akan ditargetkan rampung dalam satu hari saja.
“Jika kita memperhatikan jalannya Rapat Baleg pagi ini, sejumlah anggota Baleg bahkan mengakui baru dapat Naskah Akademis (NA) 30 menit sebelum rapat. Seolah-olah ada upaya memaksakan agar segera dilakukan Revisi UU
Minerba. Pertanyaannya Revisi UU Minerba yang kilat ini untuk siapa?,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (20/1/2025).
Pasal-Pasal Bermasalah
Aryanto kemudian memerinci sejumlah pasal yang diusulkan dalam penyusunan RUU ini yang sangat bermasalah, diantaranya yakni:
1. Pasal 51 ayat (1) dimana Wilayah Usaha Pertamnangan (WIUP) Mineral logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, atau Perusahaan perseorangan dengan cara Lelang atau dengan cara pemberian prioritas.
2. Pasal 51A ayat (1) WIUP Mineral logam dapat diberikan kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas.
3. Pasal 51B ayat (1) WIUP Mineral logam dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada badan usaha swasta dengan cara prioritas.
4. Pasal 75 ayat (2) Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.
“Kami menduga, Penyusunan Rancangan UU Minerba untuk memuluskan upaya mekanisme pemberian izin untuk badan usaha milik Ormas. Ditambah pula dengan Badan Usaha milik Perguruan Tinggi (PT) dan UMKM – menggunakan banyak kalimat – atau diberikan secara Prioritas,” ujarnya.
Ia menilai bahwa hal ini merupakan bentuk lain dari “jor-joran” izin tambang yang membahayakan bagi keberlanjutan, baik di batu bara maupun mineral. Selain itu, ini menunjukkan Pemerintah mengakui bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan UU, sehingga perlu mengubah UU Minerba.
Dalam konteks pemberian WIUP secara prioritas kepada perguruan tinggi (PT) misalnya. Menurut Aryanto seharusnya, PT fokus pada penyiapan SDM, pengetahuan, dan kapasitas yang mendukung hilirisasi industri pertambangan yang mendukung percepatan transisi energi.
Dalam konteks hilirisasi, PT bisa bermain peran dalam mendukung adanya Transfer of Knowledge dari Investor, membuat lab-lab yang mendukung industri, dan menghasilkan banyak paten. “Bukan malah membuat badan usaha milik PT!” ungkap Aryanto.
Sementara, Peneliti Indonesia Parliamentary Center (IPC), Arif Adiputro menilai bahwa secara formil dalam pembentukan Undang-Undang (UU) berdasarkan Pasal 23 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) dijelaskan UU yang masuk kumulatif terbuka seharusnya mengakomodir putusan MK di luar putusan MK tidak bisa dibahas, jika mau dibahas harus ditetapkan dalam Prolegnas prioritas tahunan.
“Dalam hal ini DPR gagal memahami dalam proses pembentukan UU dan melanggar konstitusi. Selain itu, dengan disahkan UU Minerba dalam waktu singkat tanpa mempertimbangkan masukan masyarakat DPR dinilai tidak belajar dari problem sebelumnya mengenai meaning full participation atau partisipasi bermakna,” ujarnya.
Padahal di UU PPP dijelaskan bahwasanya UU yang masuk kumulatif terbuka maupun yang masuk Prolegnas harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunannya.
Menurut dia, konsekuensi dari pengesahan UU minerba yang terburu-buru akan mengakibatkan kurangnya legitimasi dari masyarakat dan menimbulkan konflik di kemudian hari. Kemudian implementasi dari undang-undang tersebut tidak berjalan optimal.
Tak hanya itu saja, keramahan penduduk lokal dan sajian kuliner yang khas turut menarik penasaran bagi para wisatawan mancanegara, termasuk wisatawan dari Indonesia.
Thailand, negeri senyum yang ramah, menyimpan pesona yang tak terbantahkan sebagai destinasi liburan impian. Dengan perpaduan keindahan budaya yang kaya dan pemandangan alam yang memukau, Thailand menawarkan pengalaman yang tak terlupakan.
Dari pesona kota Bangkok yang penuh kejutan, keindahan Chiang Mai yang menyatu dengan alam, hingga pulau-pulau tropis seperti Phuket dan Krabi. Setiap lokasi itu menyimpan cerita dan keajaiban tersendiri.
Untuk berwisata ke Thailand, tentunya wisatawan memerlukan mata uang setempat termasuk wisatawan Indonesia yang akan berpergian ke Thailand. Adapun mata uang utama Thailand yakni baht.
Saat ini, untuk satu baht dihargai Rp 474,78. Dengan hal ini, jika orang Indonesia membawa uang sebanyak Rp 10 juta ke Thailand, maka nilainya setara THB 21.062,39.
Jika dibandingkan dengan setahun lalu, nilai rupiah terhadap baht Thailand masih mencapai Rp 439/THB, sehingga jika orang Indonesia setahun lalu memiliki uang Rp 10 juta, maka ia memiliki sebanyak THB 22.779,04.
Meski baht Thailand lebih kuat dari rupiah, tetapi dihadapan beberapa mata uang Asia Tenggara lainnya, rupiah masih memiliki nilai yang lebih tinggi.
Rupiah lebih kuat dari dong Vietnam (VND) dan kip Laos (LAK). Untuk satu dong Vietnam dihargai Rp 0,65. Sedangkan untuk satu kip Laos dihargai Rp 0,75.
Memang, liburan ke Thailand mungkin tidak semurah ke Vietnam dan Laos. Bahkan di musim puncak liburan musim panas, Thailand bisa saja menjadi negara tujuan yang cukup mahal. Alhasil, anda harus mampu mengatur keuangannya saat berlibur ke Thailand.
Berikut 5 tips liburan hemat ke Thailand.
1. Pilih Penginapan di Pinggiran
Bangkok merupakan wilayah populer bagi turis sehingga akomodasi di ibu kota Thailand ini cenderung lebih mahal.
Jika ingin mencari penginapan lebih murah, pilih di sekitar Kota Tua, di sepanjang sungai, atau distrik Greater Bangkok.
Cari akomodasi yang tidak dekat tempat wisata, namun dekat dengan BTS atau MRT sehingga memudahkan untuk bepergian.
2. Hindari Taksi dan Gunakan Bus
Taksi di tempat wisata bisa mematok harga mahal, terutama pada jam sibuk, hujan, atau menuju ke destinasi populer.
Jadi daripada menggunakan taksi, pilih transportasi MRT atau BTS jika berada di Bangkok. Tapi perlu diketahui bahwa moda trasnportasi ini ramai pada jam sibuk.
Jika ingin lebih murah lagi, pilih naik bus. Namun, rute yang rumit sering kali menghalangi orang memilih transportasi ini. Tapi jika ingin mencoba, sebaiknya unduh aplikasi via bus untuk membantu mengenali rutenya.
3. Traveling Saat Low Season
Thailand sangat ramai saat musim panas, tapi antara April hingga Mei, dan Juli hingga September, tempat ini cenderung lebih sepi.
Untuk liburan ke Thailand, akan lebih mudah dan murah untuk memesan penerbangan dan mencari akomodasi selama waktu ini karena lebih banyak kamar tersedia.
April hingga Mei adalah bulan-bulan terpanas, jadi siapkan tabir surya dan kipas angin portabel, sementara Juli hingga September adalah musim hujan, yang membuat acara jalan-jalan akan lebih sulit.
4. Makan Ala Lokal
Warung makan lokal biasanya berada di ujung jalan dengan menu dalam bahasa Thailand. Harganya cenderung lebih murah, misalnya krapow dengan nasi dan telur goreng di atasnya berharga sekitar THB 60 (sekitar Rp27 ribu).
Jajanan kaki lima juga jadi pilihan yang tepat jika ingin mencicip banyak jenis makanan.
5. Belanja di Toko yang Pasang Label Harga
Banyak toko di Thailand tidak memasang label harga pada produknya. Ini berarti, mereka bisa memberikan harga yang berbeda pada orang yang berbeda.
Terkadang harganya jadi lebih mahal dari harga pasaran. Pembeli bisa menawar, tetapi jika tidak diberi, lebih baik tinggalkan karena akan banyak produk serupa di toko lain yang berdekatan.
Hal ini diungkapkan oleh Direktur Utama BRI Sunarso saat mengunjungi langsung Desa BRILiaN Ketapanrame di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, pada Kamis (16/01), dalam kunjungan kerja bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Muhaimin Iskandar dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo.
Dalam kunjungannya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa sinergi dan kolaborasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga BUMN dan swasta adalah kunci keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk naik kelas dalam ekosistem yang saling mendukung dan berkelanjutan.
“Desa BRI Lian Ketapanrame yang dibina oleh BRI adalah salah satu contoh program bahwa inkubasi desa bisa direplikasi oleh desa dan kolaborator lain. Bukan hanya soal kolaborator, kunci pemberdayaan adalah keterlibatan aktif dari masyarakat berupa ketekunan mengikuti pelatihan dan pendampingan. Maka dari itu, saya amat mengapresiasi masyarakat yang semangat mengikuti setiap bentuk program,” kata Muhaimin dikutip, Sabtu (18/1/2025).
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan bahwa Desa BRILiaN merupakan wujud komitmen BRI sebagai agent of development yang terus mendukung upaya pemberdayaan desa di seluruh Indonesia. Program menjadi salah satu bagian dari integrasi aktivitas pemberdayaan seperti hyperlocal ecosystem yang akan membentuk suatu ekosistem konsolidasi mikro.
“Desa BRILiaN mengembangkan 4 (empat) aspek yang terdapat dalam sebuah desa. Pertama, BUMDes sebagai motor ekonomi desa. Kedua, digitalisasi yang merupakan implementasi produk dan aktivitas digital di desa. Ketiga, sustainability yang mencerminkan desa tangguh serta secara berkesinambungan melakukan pembangunan. Keempat, innovation yaitu kreatif dalam menciptakan inovasi”, ungkapnya.
Dalam program ini, dilakukan pula penguatan ekosistem ekonomi desa yang didukung dengan program penguatan kelompok-kelompok (Klaster) usaha mikro dengan nama Klasterkuhidupku. Dalam program ini, BRI melakukan pemberdayaan baik dalam bentuk pelatihan usaha maupun bantuan sarana prasarana yang diberikan secara selektif.
“Pemberdayaan wilayah pedesaan menjadi isu yang perlu diperhatikan. Desa yang tergabung dalam program ini diharapkan menjadi sumber inspirasi kemajuan desa yang dapat direplikasi ke desa-desa lainnya. Harapan kami, program yang sangat bermanfaat ini bisa diikuti oleh seluruh elemen kunci pertumbuhan ekonomi yang ada di desa,” imbuhnya.
Mengenal Desa BRILiaN Ketapanrame
Desa Ketapanrame adalah salah satu contoh terbaik dari implementasi program Desa BRILiaN. Sebagai juara 2 (dua) Desa BRILiaN tahun 2021, Desa Ketapanrame telah menunjukkan inovasi luar biasa dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam dan manusia.
Desa Ketapanrame terletak di daerah dataran tinggi berdasarkan ketinggian wilayah B00-1.000 mdpl dan merupakan wilayah pegunungan. Desa Ketapanrame melakukan beberapa inovasi untuk memajukan desa seperti pendayagunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA), baik pengelolaan maupun pendayagunaan dan pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, di Desa ini juga melakukan promosi usaha secara online dimana Desa Ketapanrame menawarkan paket wisata dan kerja sama dengan pihak ketiga serta pengembangan usaha ini yang meliputi investasi warga, kemitraan dan membuka peluang usaha baru.
BUM Desa Ketapanrame dibentuk untuk memaksimalkan potensi yang ada di desanya. BUM Desa Ketapanrame memiliki lima unit usaha yaitu Unit Pengelolaan Air Minum, Usaha Jasa Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan, Pengelolaan Kios dan Stand, Usaha Pengelolaan Wisata Desa, Usaha Permodalan dan Kemitraan, serta AgenBRILink.
Para ilmuwan telah memperingatkan bahwa mencairnya lapisan es terbukti meningkatkan aktivitas vulkanik di gunung berapi.
Saat lapisan es mencair, jumlah massa yang menekan permukaan berkurang yang menciptakan efek pengangkatan di bawah permukaan.
Hal ini, memungkinkan ruang magma yang terkompresi mengembang. Pemuaian ini mempercepat proses yang menyebabkan letusan dengan memberi tekanan pada dinding ruang dan melepaskan gas yang terperangkap di dalam magma.
Beberapa ruang magma juga menyimpan gas yang mudah menguap dalam jumlah besar, yang biasanya terlarut ke dalam magma, demikian dikutip dari LiveScience, Jumat (17/1/2025).
Ketika magma mendingin dan ketika tekanan lapisan penutup berkurang, gas-gas tersebut keluar dari larutan seperti karbonasi dari botol soda yang baru dibuka, sehingga meningkatkan tekanan di dalam ruang magma. Tekanan ini berarti bahwa es yang mencair dapat mempercepat terjadinya letusan gunung berapi subglasial.
Letusan gunung berapi subglasial mungkin tidak terlihat di permukaan, tetapi dapat berdampak pada lapisan es. Panas dari letusan ini dapat meningkatkan pencairan es jauh di bawah permukaan dan melemahkan lapisan es di atasnya. Kejadian tersebut berpotensi menyebabkan berkurangnya tekanan dari permukaan dan letusan gunung berapi lebih lanjut.
Para peneliti menekankan bahwa proses ini berjalan lambat dan berlangsung selama ratusan tahun.
Namun, hal ini berarti dampak yang telah diteorikan dapat terus berlanjut meskipun dunia mengurangi pemanasan antropogenik.
Lapisan es Antartika jauh lebih tebal selama zaman es terakhir, dan ada kemungkinan bahwa proses pembongkaran dan perluasan magma dan gas yang sama mungkin berkontribusi pada letusan-letusan di masa lalu.
Bahlil mengatakan, pemerintah berencana untuk menambah kapasitas listrik nasional hingga 70-an Giga Watt (GW) yang mana sebanyak 60%-nya akan berasal dari sumber Energi Baru Terbarukan (EBT).
“Pengesahannya (RUPTL 2025-2034) akan saya lakukan bulan-bulan ini,” jawab Bahlil saat ditanya kapan RUPTL terbaru tersebut akan diterbitkan, ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Bahlil sempat mengungkapkan, apabila mengacu pada draft RUPTL ini, kebutuhan investasi untuk mendanai proyek EBT ditaksir Rp 1.100 triliun. Dengan rincian, investasi interkoneksi jaringan listrik sebesar Rp 400 triliun dan pembangkit sekitar Rp 600-700 triliun.
“Kalau untuk jaringannya sendiri, itu butuh kurang lebih sekitar Rp 400 triliun lebih ya. Kalau untuk power plant-nya, itu sekitar Rp 600-700 triliun,” ujar Bahlil ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Rabu (15/1/2025).
Bahlil menilai, untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, maka dibutuhkan peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang cukup besar.
“Jadi, ada target maksimal, ada target menengah, ada target paling rendah. Artinya pengadaan power plant itu tergantung dari kebutuhan dan pertumbuhan ekonomi. Jadi kita sesuaikan, dan kita sudah menyiapkan sampai dengan target 8%,” ujarnya.
Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani pada Selasa (14/1/2025) mengadakan rapat koordinasi tingkat menteri berkenaan dengan RUPTL terbaru 2025-2034. Kelak, dalam RUPTL itu, kapasitas listrik nasional bertambah sebesar 71 GW.
Sri Mulyani mengatakan, RUPTL ini merupakan perencanaan strategis untuk memastikan ketersediaan tenaga listrik agar dapat mendukung kebutuhan listrik nasional. Dalam RUPTL dibahas berbagai aspek seperti skema pemenuhan listrik, peningkatan kualitas, keandalan pasokan, serta pengembangan energi terbarukan.
“Berdasarkan RUPTL terbaru, pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas tenaga listrik sebesar 71 GW dengan 70% nya berupa Energi Baru Terbarukan (renewable energy),” ungkap Sri Mulyani dalam akun resmi Instagramnya @smindrawati, Rabu (15/1/2025).
Adapun energi terbarukan yang dimaksud Sri Mulyani di antaranya adalah tenaga surya, tenaga air, angin hingga panas bumi.
Sri Mulyani menambahkan, pengembangan energi terbarukan merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah untuk memastikan transisi energi yang lebih ramah lingkungan.
“Energi terbarukan memiliki karakteristik yang unik karena seringkali sumber energinya berada cukup jauh dari demand center seperti kawasan industri atau kota besar. Sehingga, bagaimana mentransmisikan energi listrik hijau ini juga membutuhkan perencanaan yang sangat matang,” tegas Sri Mulyani.
Menurutnya, bank pelat merah itu memiliki permodalan yang cukup untuk mendukung peningkatan pembagian dividen tersebut..
“Makanya kita nanti akan lihat kemampuan [modal] sampai 5 tahun depan. Aku rasa kita naikin dividen sedikit juga masih nggak ada isu,” ujar Royke saat ditemui di Hotel Mulia Senayan, Rabu (15/1/2025).
Royke mengatakan BNI berencana meningkatkan dividend payout ratio sedikit menjadi sekitar 55% hingga 60%.
Mengingatkan saja, BNI tahun lalu membagikan sebesar 50% dari total laba tahun buku 2023. Dengan demikian niilai dividen sebesar Rp 280,49 per lembar saham.
Adapun BNI mencatat laba bersih Rp 20,9 triliun sepanjang 2023. Angka tersebut naik 14,2% secara tahunan (yoy). Laba perusahaan anak menyumbang Rp419,4 miliar, dengan pertumbuhan 36,2% yoy.
