Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menegaskan bahwa tidak ada PHK massal terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di kementeriannya. Ia menyebut kabar yang beredar kemungkinan berhubungan dengan pegawai atau tenaga honorer yang kontraknya habis dan belum diperpanjang.
“Masa dirumahkan? Mungkin habis kontrak. Next kontraknya belum. Kan kita belum bisa next kontrak karena anggarannya masih ditinjau ulang,” kata Hanggodo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Hanggodo menuturkan, proses peninjauan anggaran saat ini masih berlangsung dan pihaknya sedang berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk menyelesaikan hal ini.
Dia pun menegaskan efisiensi anggaran tidak berdampak pada pemotongan honor atau pemutusan kerja pegawai. “Udahlah, nggak ada (yang di-PHK atau honornya dipotong gara-gara efisiensi anggaran),” sebutnya.
Hanggodo juga memastikan efisiensi anggaran tidak mempengaruhi perbaikan jalan jelang mudik 2025.
“Perbaikan itu selalu. Walaupun kita anggaran masih dalam peninjauan. Jalan rusak juga masih kita perbaiki. Kemarin ada putus jalan putus karena longsor di Pekalongan kita tetap kerjain,” sebutnya.
Saat ditanya soal preservasi, Hanggodo mengatakan akan membicarakan lagi soal peniadaan preservasi jalan karena pemangkasan anggaran kepada Menteri Keuangan.
“Ya itu kan karena harus mengacu ke Inpres dan surat Menkeu. Tapi tenang, pasti akan kita pikirin. Saat rapat juga sudah dikatakan nanti akan ketemu menkeu lagi,” ujarnya.