Para menteri luar negeri (menlu) negara-negara Asia Tenggara kembali menyatakan dukungan mereka terhadap upaya menjaga keamanan bagi seluruh penduduk negara bagian Rakhine, Myanmar, dan memfasilitasi “pemulangan sukarela” para pengungsi Rohingya.
Dalam pernyataan bersama usai pertemuan di Kuala Lumpur pekan ini, para menlu ASEAN menekankan pentingnya repatriasi yang “aman, terlindungi, dan bermartabat” bagi masyarakat Rohingya.
Kelompok mayoritas Muslim itu melarikan diri dari Myanmar akibat penindasan dan kekerasan, terutama sejak 2017. Saat ini, lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya tinggal di Bangladesh.
“Kami menegaskan kembali dukungan ASEAN terhadap upaya Myanmar untuk membawa perdamaian, stabilitas, dan supremasi hukum, mendorong harmoni serta rekonsiliasi antar komunitas, dan memastikan pembangunan berkelanjutan dan merata di negara bagian Rakhine,” kata para menlu dalam pernyataan itu.
Meski tidak secara eksplisit menyebut “Rohingya,” ASEAN menyambut baik kerja sama berkesinambungan antara Myanmar dan Bangladesh, termasuk inisiatif untuk memulangkan para pengungsi yang berasal dari Rakhine.
“Kami menantikan peran ASEAN yang terus berlanjut dalam memfasilitasi proses pemulangan ini,” kata pernyataan itu.
ASEAN juga menegaskan kembali komitmen untuk membantu penyelesaian konflik internal di Myanmar, termasuk upaya untuk menciptakan stabilitas dan rekonsiliasi antar-masyarakat, termasuk di Rakhine.
Sejak kudeta terjadi pada Februari 2021, Myanmar dikuasai junta militer, yang kini menghadapi gugatan genosida terhadap etnis Rohingya di Mahkamah Internasional (ICJ).
Akibat situasi politik yang tidak membaik, ASEAN memutuskan untuk tidak mengundang Myanmar dalam pertemuan-pertemuan tingkat tinggi organisasi tersebut.
Junta militer berdalih akan menggelar pemilu di negara mayoritas Buddha itu pada akhir tahun ini atau awal tahun depan. Namun, menurut Menlu Malaysia Mohamad Hasan, ASEAN sepakat bahwa pemilu di Myanmar bukanlah prioritas saat ini.
Malaysia saat ini menjabat sebagai ketua ASEAN.
Sumber: Anadolu