Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pendidikan nasional dengan mengedepankan efisiensi dan pemberantasan korupsi.
Hal itu disampaikannya seusai meninjau implementasi Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Margaguna, Jakarta Selatan, Kamis.
“Harus kita berantas korupsi. Sisa uang yang begitu banyak, kita investasi kepada pendidikan, anak-anak kita, masa depan kita,” ujarnya.
Kepala Negara mengatakan bahwa investasi besar sudah digelontorkan untuk sektor pendidikan, tapi masih terdapat banyak kebocoran dan inefisiensi.
Menurutnya, alokasi dana pendidikan melalui APBN 2025 yang dilaporkan mencapai Rp690 triliun (outlook), dan direncanakan meningkat menjadi Rp757,8 triliun di tahun depan, harus menjadi koreksi bersama.
“Kita jangan pikir yang lalu, tapi kita perbaiki yang sekarang. Sekarang kita all out, kita mau hemat, kita mau selamatkan sumber daya kita,” katanya.
Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi menjadi kunci agar anggaran pendidikan dapat tepat sasaran.
Sisa anggaran yang berhasil dihemat, kata Kepala Negara, harus diarahkan sepenuhnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
“Sisa uang yang begitu banyak kita investasi kepada pendidikan, anak-anak kita, masa depan kita,” ujarnya.
Presiden juga menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung percepatan peningkatan mutu pendidikan.
“Kalau perlu, kita harus pakai teknologi,” katanya menambahkan.
Ia mengatakan pemerintah telah menyiapkan distribusi smart digital screen atau layar digital pintar ke 330 ribu unit sekolah di seluruh Indonesia.
Melalui smart TV interaktif, kata Presiden, siswa dapat mengulang pelajaran kapan saja karena konten pembelajaran tersedia selama 24 jam.
Materi tersebut juga bisa diakses melalui ponsel pintar, sehingga memungkinkan siswa tetap belajar di luar jam sekolah maupun saat guru tidak berada di kelas.
Lebih jauh, Presiden menjelaskan bahwa teknologi ini juga memberi ruang bagi interaksi antara siswa, guru, dan pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Guru dapat mengikuti kelas penataran khusus untuk meningkatkan kualitas pengajaran, sementara pemerintah dapat memantau efektivitas pembelajaran.
Menurutnya, integrasi teknologi ini akan memperkuat sistem pendidikan nasional dan menjamin pemerataan akses pendidikan di berbagai daerah.