Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan 13 Sekolah Rakyat rintisan di Jabar siap beroperasi mulai 14 Juli 2025 ini.
Sebanyak 13 Sekolah Rakyat yang sudah siap operasional tersebut, kata Herman, tersebar di kabupaten dan kota seluruh Jabar dengan jumlah murid SD 75 orang, SMP 675 siswa, dan SMA 640 siswa.
“Pemda Provinsi Jabar sinergi dengan Kemensos RI menyiapkan 13 titik Sekolah Rakyat rintisan,” ujar Herman Suryatman di Bandung, Sabtu.
Ke -13 Sekolah Rakyat itu terletak di Sentra Terpadu Galih Pakuan Ciseeng, Sentra Terpadu Inten Suweno Cibinong Kabupaten Bogor, Sentra Pangudi Luhur Kota Bekasi, Sentra Phalamarta di Kabupaten Sukabumi, Sentra Wyata Guna dan BPPKS Kemensos RI di KBB.
Lalu di kompleks Stadion si Jalak Harupat Kabupaten Bandung, Poktekesos dan Sentra Wyata Guna Kota Bandung, BLK Kabupaten Sumedang, SMPN 18 Kota Cirebon, Sentra Abiyoso Kota Cimahi, dan Dinsos Jabar Kota Cimahi.
Herman mengatakan tugas pemerintah daerah dalam program Sekolah Rakyat, adalah mengidentifikasi calon peserta didik beserta persoalan sosial yang menyertainya.
Sementara tenaga pengajar, sarana dan prasarana, hingga pengelolaan menjadi domain Kementerian Sosial.
Sekolah Rakyat di Jabar tahap pertama masih memanfaatkan bangunan eksisting, seperti Sentra Terpadu Pangudi Luhur Kemensos RI di Kota Bekasi.
Namun ke depannya, Sekolah Rakyat akan menggunakan bangunan baru sebagai Sekolah Rakyat permanen yang direncanakan oleh kementerian, ada di tiap kabupaten/kota.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri, kata Herman, telah menyiapkan lahan seluas 5 hektar di Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. Kemudian 10,5 hektar di Kecamatan Gedebage, Kota Bandung.
Sementara pemda kabupaten/kota juga turut mengusulkan. Hingga saat ini terdapat dua usulan, yakni eks SMKN Palabuhanratu dan eks SMPN 18 Kota Cirebon.
“Kami berharap Sekolah Rakyat dapat memutus rantai kemiskinan sehingga anak-anak tidak mampu bisa hidup lebih baik ke depannya,” ucap dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menyebut pihak legislatif telah menyetujui anggaran untuk Sekolah Rakyat.
“Kami dari Komisi VIII otomatis akan menyiapkan anggaran untuk Sekolah Rakyat, terutama untuk 100 sekolah se- Indonesia. Kami juga akan siapkan juga anggaran untuk kelanjutan Sekolah Rakyat yang diarahkan Bapak Presiden Prabowo dimana per kabupaten/ kota ada satu sekolah rakyat,” ujar Abdul.